BKD Tebo: Yang Ada Hanya Denda dan Sanksi Berupa Administrasi Saja
Muaratebo, AP – Pengemplang Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang belum dibayar sejak tahun 2004 lalu hingga tahun 2016, oleh pengusaha kaya H. Sutriman asal Kecamatan Rimbo Bujang. Leading sektor yang membidangi penagihan PBB, yakni Badan Keuangan Daerah (BKD) Tebo tak mampu menagih tunggakan pajak tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh pemerhati masyarakat Tebo, Adlinsyah Tanjung, SH, saat dikonfirmasi Aksi Post Rabu (01/02) kemarin, bahwa pengusaha kaya raya asal Rimbo Bujang nunggak PBB sejak 2004 lalu hingga 2016.
“Sungguh luar biasa dan tak masuk akal jika Pemkab Tebo melalui BKD tidak bisa melakukan penagihan, apalagi nilainya hingga ratusan juta rupiah. Sama halnya negara sudah dirugikan oleh pengempalang pajak,” sebutnya.
“Jika seperti ini sama halnya Pemkab Tebo melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Dinas pendapatan daerah (Dispenda), Badan Keuangan Daerah (BKD), apapun nama instansinya sejak tahun 2004 hingga 2017 sekarang ini diduga ada oknum melindungi seorang pengemplang PBB,” ungkapnya.
Kepala BKD Tebo, Nazar Efendi, saat dikonfirmasi Aksi Post Rabu (01/02) kemarin di kantornya menjelaskan, meskipun Surat Penagihan Tunggakan (SPT) yang lama termasuk PBB H. Sutriman belum diserahkan sejak peralihan pembayaran, dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bungo kepada Pemkab Tebo tahun 2014, selagi belum dibayar tidak akan hilang di aplikasi.
“Memang ada kendala saat penagihan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak, kebanyakan terjadi diserahkan secara gelondongan bukan perlembar dan langsung diserahkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat itu sekarang Bank 9 Jambi,” ucapnya.
Selain itu ditambahkan Nazar Efendi, tidak adanya tindakan atau sanksi tegas terhadap pengemplang pajak atau wajib pajak yang melakukan tunggakan dalam peraturan perpajakan.
“Namun yang ada hanya denda dan sanksi berupa administrasi saja,” ucapnya meyakini. ard
