Jambi, AP – Untuk memaksimalkan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta tentang Retribusi di Kota Jambi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama DPRD Kota Jambi laksanakan rapat Paripurna.
Rapat paripurna yang dilaksanakan digedung DPRD tersebut tentang penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta tentang retribusi dan usaha yang ada di Kota Jambi.
Wakil walikota Jambi H. Abdullah Sani mengatakan, ranperda tersebut merupakan alat kontrol untuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen masyarakat dalam rangka kegiatan pembangunan.
Oleh karena itu, sambung Abdullah Sani, sangatlah penting terhadap keterlibatan DPRD sebagai repesentasi masyarakat didalam penyusunan ranperda tersebut sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi jembatan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Untuk itu ia menegaskan kepada pihak terkait seperi BLHD dan Perpajakan atau pengelola retribusi dalam hal ini untuk melakukan pengawasan dan pengelolan dengan sistem terpadu dengan panduan Peraturan Daerah untuk mengikat dan berkekuatan hukum.
Diakuinya saat ini berdasarkan cacatannya yang ada dalam kurun waktu lima tahun terakhir seiring dengan perkembangan perkotaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 semakin banyak dan tidak terkelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Berdasarkan laporan dari badan lingkungan hidup dapat disimpulkan bahwa penghasil limbah belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sebaik-baiknya, ujarnya.
Dikatakannya kondisi tersebut disebabkan berbagai faktor diantaramya masih banyak masyarakat kurang memahami tentang pengelolaan limbah dan aturan hukum. Serta banyak juga sebagian pihak tidak menyediakan penyimpanan limbah sementara.
Selain itu dia meminta kepada pihak pengelola retribusi dengan baik sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transparan, sehingga potensi tersebut senantiasa tumbuh memberikan konsekuensi dalam meningkatkan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu pemerintah kota jambi dalam pengelolaan senantiasa mengedepankan prinsif kehati-hatian dalam tata kelola sehingga tidak menyebabkan kontradiktif,” jelansya.
Sementara itu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jambi M. Syukur diakuinya saat ini masih banyak rumah sakit dan perusahan yang menghasilkan limbah tidak memahami tata kelola limbah. Serta tidak memiliki izin pengelolaan limbah.
“Selama ini kami telah melakukan pemantuan, semoga dengan adanya perda ini mudah-mudahan pelaku usaha dapat memahami apa yang menjadi kewajibanya mengelola limbah dengan benar,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya akan segera melakukan pembicaraan dengan pihak terkait seperti SKPD terkait terhadap pengelolaan limbah, seperti limbah yang dihasilkan dari rumah sakit.
“Pihak rumah sakit harus mengikuti tifenya, mungkin yang tadinya rumah sakit tersebut tife B menjadi D tentu pengelolaan IPAL nya juga ditingkatkan,” jelasnya.
Namun saat ini diakuinya bahwa ada beberapa perusahan dan pihak rumah sakit salah satunya rumah sakit rimbo medica telah mengajukan perubahan Dukumen IPAL serta membuat IPAL yang benar.
Ditegaskannya jika pihak rumah sakit dan perusahan yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah berstandar maka akan diberikan sangsi tegas,bahkan hingga kepencabutan izin. Bdh
