Jambi, AP – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018 masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara.
Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli, Rabu (05/04), mengatakan permasalahan infrastruktur masih menjadi prioritas rencana pembangunan di Jambi dengan tidak menkesampingkan sektor pangan dan dan pelayanan kesehatan serta pendidikan.
“Infrastruktur memang menjadi keluhan masyarakat, sebab itu kita dorong menjadi pembangunan prioritas pada 2018 dan pelayanan ke masyarakat juga harus prima,” katanya dalam Musrenbang yang digelar disalah satu hotel di Jambi.
Gubernur mengatakan Pemprov Jambi tahun 2018 akan mengembangkan Bandara Depati Parbo Kerinci dan ada sekitar 30 hektare lahan yang perlu dibebaskan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian pembangunan Pelabuhan Muarasabak di Kabupaten Tanjungjabung Timur.
“Jalan nasional menuju pelabuhan Muarasabak itu ada sepanjang 62 kilometer dalam kondisi rusak, tahun ini pemerintah pusat mengucurkan dana Rp160 miliar tapi itu belum cukup. Saya akan usulkan pada rencana pembangunan 2018 sebesar Rp300 miliar dan mudah-mudahan bisa dimasukan menjadi rencana nasional,” ujarnya.
Musrenbang Pemprov Jambi itu juga dihadiri perwakilan Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, anggota DPR RI dan DPD RI Perwakilan Jambi serta seluruh bupati/walikota di wilayah Jambi.
Gubernur mengatakan Musrenbang yang digelar bertujuan membahas program Jambi ke depan yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
“Di sini kita menyamakan visi pembangunan untuk menjadikan Jambi ke depan lebih baik lagi,” kata Zola.
Dalam Musrenbang ini juga diberikan kesempatan kepada bupati/walikota untuk menyampaikan rencana pembangunan daerah mereka masing-masing agar menjadi catatan pemerintah pusat melalui perwakilan yang hadir.
Selain itu, kata Zola, kebijakan pelimpahan kewenangan dari kabupaten menjadi kewenangan provinsi seperti pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK, kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjadi kendala dalam pembiayaan.
“Kami provinsi menerima amanah ini dan berusaha dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Namun untuk memaksimalkan itu kami butuh dana yang lebih besar,” katanya.
Seperti dibidang pendidikan SMA/SMK, dimana dari pendataan pihak provinsi, sebanyak 1.500 kelas baru harus dibangun. Belum lagi pembangunan perpustakaan dan laboratorium sekolah.
“Kemudian lagi PNS dan non PNS yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Tentu kami provinsi yang memikirkannya terutama untuk pembayaran insentif non PNS dan itu sudah kita transfer ke sekolah-sekolah untuk pembayaran bulan Januari-Februari,” katanya.
Gubernur juga minta pemerintah pusat untuk membangun Lembaga Permasyarakatan (LP) baru karena LP yang ada tidak mampu lagi menampung warga binaan. Soal ketersediaan lahan Pemprov bisa menyiapkan.
“Beberapa waktu lalu sempat terjadi kerusuhan di LP Klas II Jambi, suasana yang tidak kondusif akibat melebihi kapasitas penghuni menjadi pemicu kerusuhan. Dan mudah-mudahan pemerintah pusat bisa membangun LP lagi karena itu kewenangan pusat,” katanya menambahkan.
Dalam kegiatan musrenbang, H Bakri meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan komunikasi dengan anggota DPR RI yang ada di senayan. Selain itu, ia juga meminta kepala daerah untuk lebih cekatan dalam mengusulkan program.
“Jangan sudah di ujung pembahasan anggaran baru mulai gencar,” ujar H Bakri.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dirinya selaku anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur, dengan tangan terbuka siap membantu memperjuangkan program yang digagas oleh pemerintah daerah.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena saya dipilih oleh masyarakat Jambi. Untuk itu, saya siap membantu memperjuangkan hak-hak pembangunan masyarakat yang harus dilaksanakan,” pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM juga menekankan, agar kepala daerah memaksimalkan kinerjanya, untuk menyusun program-program dalam percepatan pembangunan.
“pembutan Detail Engineering Design (DED) atau proyek perencanaan fisik kerap menjadi kendala dalam pengusulan sejumlah pekerjaan infrastruktur dari provinsi Jambi, baik kabupaten/kota maupun provisni. disaat usulan kepusat masuk, namum DED tak lengkap dan bahan terbentur dengan perijunan,” katanya.
menurut Elviana, selama ia menjabat sebagai wakil rakyat di senayan, sudah banyak melobi dana-dana pusat ke provinsi, khususnya dana dari mitra komisi XI DPR RI seperti perbangkan, BI, OJK dan mitra lainya. ran
