Kualatungkal, AP – Keberadaan komunitas anak Punk dan para gepeng di kota Kualatungkal yang semakin gencar berkeliaran mulai menimbulkan perdebatan sengit dikalangan masyarakat.
Sebagian besar warga berharap pemerintah serius mengurusi persoalan tersebut dengan penertiban secara kontinue dan juga opsi program pemberdayaan.
Kota yang dikenal dengan semboyan “kota bersama” ini seakan tujuan komunitas anak punk, termasuk kaum gepeng yang entah dari mana asalnya.
Satpol PP yang berperan untuk menertibkan itu seperti tidak mampu walau diperkuat Perda. Razia rutin digelar namun tetap saja komunitas anak punk tumbuh dan berkeliaran di kota Kualatungkal.
Ada alasan tersendiri bagi komunitas anak punk mengapa begitu nyaman di kota tungkal. Satu diantara anak punk mengaku, di tungkal cari duit dengan cara mengamen lebih enak, karena masyarakatnya tidak pelit.
“Kalau ditangkap iya bagian dari resiko, paling dikirim pulang, setelah itu kita balik lagi ke sini (tungkal),” ujar salah seorang anak punk di kawasan WFC Kualatungkal belum lama ini.
Disatu sisi, keberadaaan komunitas anak Punk dan Gepeng membuat risih warga. Ini dikemukakan Gatot, Warga Kelapa Gading Kualatungkal.
“Secara pribadi, keinginan kami sebagai warga tentunya agar pemerintah mengawasi dan menata supaya anak-anak Punk dan juga pengemis tidak meresahkan. Dalam artian, kami tidak melarang mereka untuk mengais rejeki, tetapi harus sopan dan menghormati masyarakat juga,” tutur Gatot.
Dia menilai penertiban yang dilakukan secara kontinue selama ini memang dinilai kurang efisien. “Sebaiknya Perda perlu ditinjau ulang, kalau sifatnya dibina sulit, minimal hukuman kurungan sehingga ada efek jera,” sarannya.
Saran lain penertiban komunitas anak punk dan gepeng juga dikemukakan Saputra. Kata dia, pemerintah lebih bijak jika bisa menggandeng keberadaan mereka (anak Punk dan Gepeng, red) untuk diberdayakan.
“Pemberdayaan juga bisa dijadikan pilihan yang lebih baik. Tetapi pemerintah juga tentunya harus benar-benar siap menjalankan progam ini,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, Syafrizal Lubis menghimbau agar instansi terkait melakukan penertiban secara tegas agar keberadaan anak jalanan tersebut tidak meresahkan masyarakat.
“Kita minta pemda supaya serius untuk mengatasi maraknya masuk anak punk ke kota ini,” ujar Safrizal Lubis, Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat, belum lama ini.
Politisi parta Golkar ini menilai, persoalan tersebut perlu segera dituntaskan lantaran keberadaan anak Punk dikhawatirkan bisa mengganggu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Belum ada keterangan dari Satpol PP Tanjabbar terkait persoalan ini. Yang pasti dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP gencar menggelar razia. Her
