Kualatungkal, AP – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi 22 posisi pimpinan tinggi pratama sejak dibuka secara resmi sebulan berlalu.
Sayangnya, sebagian pihak beranggapan penerapan lelang ini kurang efektiv dan malah memboroskan biaya.
Hal ini juga dituturkan Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jafar. Politisi pohon beringin ini merasa kurang tidak pas dengan sistim lelang jabatan yang dilakukan kepala daerah Tanjab Barat.
Apalagi, lelang ini ditujukan untuk memilih dan menyeleksi para pejabat yang bakal membantunya menjalankan roda pemerintahan.
“Sebenarnya inikan jabatan karier, lebih pas dengan sistem Baperjakat seperti dulu. Lebih efektif, pemerintah daerah juga lebih berwibawa,” ujar Ahmad Jahfar belum lama ini.
Ia juga beranggapan, lelang jabatan dianggap tidak terlalu maksimal untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi. Bahkan, lelang ini dianggap hanya memperpanjang mekanisme dan menghabiskan biaya saja.
“Dengan cantatan Tim Baperjakat memang betul-betul melakukan seleksi yang efektif,” tegasnya.
Meski sejatinya tidak sependapat dengan sistem lelang jabatan ini, Jahfar tetap berharap dengan adanya seleksi pejabat melalui lelang jabatan tersebut muncul para pejabat-pejabat yang memiliki integritas dan kemampuan yang baik untuk membantu mewujudkan visi dan misi Bupati.
Namun, Jafar juga tidak ingin menghambat wewenang kepala daerah untuk mengatur persoalan tersebut sesuai amanah undang-undang.
“Ini memang bukan hak prerogatif, tetapi kepala daerah memang diberi kewewenang untuk mengatur dan mengangkat pejabatnya,” jelasnya.
Meski demikian, Jafar tetap berharap lelang jabatan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan hasil yang positif dengan munculnya pejabat yang memiliki integritas dan kemampuan yang handal untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Tanjab Barat.
“Kita berharap dengan lelang jabatan itu muncul pejabat-pejabat yang mempunyai integritas yang baik, yang mempunyai kemampuan untuk membantu Bupati,” pungkasnya.
Sementara itu bupati Safrial mengatakan dari 22 jabatan SKPD yang dilelang, terdapat dua SKPD yang ditunda lantaran alasan belum sesuai kriteria.
Bupati menyebutkan lelang jabatan yang dilaksanakan Pemkab Tanjabbar dibuka secara nasional, yang mana peminatnya juga ada dari Kabupaten hingga diluar provinsi Jambi.
Bupati mengatakan pengumunan hasil lelang berkemungkinan baru akan dilakukan pada pertengahan bulan April 2017.
“Yang tahu nanti tentu dari tim pansel, kualitas yang akan menduduki jabatan tersebut. Intinya yang kita cari dan kita butuhkan kinerja mereka,” tegas Bupati. Her
