Sarolangun, AP – Sebanyak 24 koperasi yang ada di Kabupaten Sarolangun diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk dibubarkan. Usulan tersebut disampaikan karena puluhan koperasi tersebut sudah tidak aktif dan terancam di bubarkan, hal itu disampaikan Kepala Diskoperindag Sarolangun Holidi melalui Kasi Kelembagaan dan UMKM, Arifin ditemui, awak media, Kamis (27/04).
Dia mengatakan, secara keseluruhan di Sarolangun terdapat 279 koperasi. Namun dari jumlah tersebut, separuhnya sudah tak aktif lagi. “Data 2016 lalu ada 279 koperasi. Tapi yang benar-benar tak aktif lagi ada sebanyak 91 koperasi,” katanya.
Dari 91 koperasi yang sudah tak aktif itu, sebanyak 24 koperasi diusulkan untuk dibubarkan. Sebab koperasi tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
“Jadi 24 koperasi tersebut kita usulkan untuk dibubarkan, sebab alamatnya saja sudah tak diketahui lagi. Saat ini kita menunggu hasil keputusan pembubaran dari kementerian,” ucapnya.
Dia mengatakan, koperasi sudah tak aktif jika tidak mengadakan rapat tahunan anggota. Dan koperasi juga wajib melaporkan satu kali setahun.
“Jika tidak melakukan itu, maka koperasi dianggap sudah tidak aktif lagi,” ungkapnya.
Menurut Arifin, koperasi berbeda dengan perusahaan. Perusahaan kalau tidak beroperasi akan bubar dengan sendirinya. Sementara koperasi tidak seperti itu, karena Menterilah yang harus membubarkannya.
“Kalau tidak seperti itu maka koperasi itu masih akan terdaftar, badan hukumnya belum mati,” jelasnya.
Sementara itu lanjutnya, untuk mendirikan koperasi tak ada kewenangan daerah memberikan izin. Tapi izin pendirian koperasi langsung diajukan ke kementerian pusat.
“Pendirian dan pembubarannya itu wewenang pusat, daerah hanya pembinaan, ada beberapa koperasi yang kita bina dan beberapa koperasi tersebut mendapat bantuan seperti fasilitas,” sebutnya. luk
