Muarasabak – Berdasarkan peraturan dalam negeri (permendagri) nomor 12, tahun 2017 tentang pedoman evaluasi UPTD dan cabang dinas pertanggal 23 februari 2017, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam tenggang enam bulan dituntut untuk melakukan evaluasi terkait UPTD yang ada dibumi sepucuk nipah serumpun nibung.
“Kita dituntut oleh kementerian dalam negeri untuk melakukan evaluasi terkait UPTD yang telah berdiri selama ini,” Kata Kabag Organisasi Setda Tanjabtim, Surakhmat kepada aksipost.com.
Ia menjelaskan, Berdasarkan hasil dari verifikasi di bagian organisasi Setda Tanjabtim, saat ini sudah ada sekitar 20 sampai 25 UPTD yang perlu dievaluasi. Namun, Apakah perlakuan UPTD yang akan dievaluasi itu sama dengan UPTD yang ada saat ini, belum diketahui karena masih dalam proses.
“Ada proses tipologi, AB beban kerja, rasio belanja pegawai dan kajian akademik, dari situ nanti kita akan ketahui seberapa pentingnya sebuah UPTD itu berada,” jelasnya.
Karena ini menyangkut dengan belanja langsung pegawai, lanjutnya, tentu akan menjadi catatan dalam pembahasan APBD 2018 nanti. Sementara Pemkab Tanjabtim sendiri diberi tenggang untuk mengevaluasi UPTD.”Untuk evaluasi yang diberikan kepada kita sampai dengan januari 2018, untuk enam bulan kedepan,” lanjutnya.
Ketika ditanya ada kemungkinan terburuk terkait evaluasi untuk UPTD dibumi sepucuk nipah serumpun nibung yang akan dilakukan? Ia menjawab,”Bisa jadi, karena sesuai dengan hasil kajian akademik kita, ketersedian pegawai yang ada, dan rentang tugas pengendalian yang mereka lakukan itu, rasanya bisa digabung dengan UPTD yang berada di Kecamatan lain,” jawabnya.
“Saya rasa itu dimungkin untuk digabung atau dihapus sama sekali keberadaan UPTD tersebut,” tandasnya.(fni)
