Jambi, AP – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik mengatakan Pemprov Jambi akan mendatangkan asesor dari Kemendagri dalam proses tes asesmen untuk ASN yang mengikuti lelang jabatan eselon II di lingkup pemerintahan daerah itu.
“Asesor akan didatangkan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kemendagri sebanyak 8-10 orang dan pelaksanaan asesmen tes bagi ASN yang ikut lelang jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan di Jambi. Nantinya mereka dibantu dengan assesor Jambi sekitar empat orang,” katanya, Minggu (02/07).
Erwan yang juga Ketua Tim Seleksi Lelang Jabatan Provinsi Jambi ini mengatakan setelah asesmen tes, panitia akan merangkum nilai dari pendaftar dan dilakukan penghitungan. Mulai dari nilai berkas, sesi pembuataan makalah, sesi persentase, wawancara dan hasil asesmen yang diserahkan oleh assessor.
Sedangkan untuk pemilihan tiga nama yang memiliki nilai terbaik dari Tim Seleksi (Timsel) katanya merupakan kewenangan penuh gubernur Jambi. Sebab dalam lelang jabatan ini tugas Timsel hanya melakukan penilaian dari ASN yang medaftar.
Sekda mengatakan sepekan ke depan akan diumumkan terlebih dahulu siapa-siapa saja peserta lelang jabatan yang berhak mengikuti asesmen tes atau yang dinyatakan lulus pada tahapan tes sebelumnya.
Dia mengatakan peserta yang akan mengikuti asesmen merupakan empat besar dari beberapa tahapan lelang yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Kini panitia masih melakukan perhitungan.
“Saat ini panitia tengah melakukan penghitungan nilai dan penyusunan jadwal asesmen. Tinggal lagi pengumuman siapa yang lulus,” katanya menjelaskan.
Erwan menambahkan, lelang jabatan eselon II di lingkup Pemprov Jambi ditargetkan dalam bulan Juli ini. Sebab itu dirinya berharap setelah ditetapkan nama-nama oleh panitia yang masuk tiga besar, gubernur segera memilih dan melakukan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan tersebut.
Seperti diketahui, sebanyak 31 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Jambi kosong setelah pejabatnya dibebastugaskan oleh Gubernur Jambi Zumi Zola akhir tahun 2016 lalu. Akibatnya 31 OPD tersebut hingga kini belum memiliki pejabat definitif. ant
