Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh Sekretaris Daerah dari 11 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jambi terkait monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di daerah tersebut.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Nasution di Jambi, Rabu, mengharapkan kabupaten/kota di Jambi mulai membangun sistem elektronik pada September 2017.
“KPK serius dalam upaya mencegah korupsi, dimulai dari perbaikan sistem dulu dengan menggunakan sistem elektronik dan kita masuk lewat lima langkah,” katanya usai pertemuan tertutup bersama 11 Sekda tersebut.
Langkah yang dimaksud diantaranya penerapan e-planning atau perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik dan e-budgeting, yaitu sistem penganggaran secara elektronik.
Kemudian penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemberdayaan dan pengotimalan APIP serta urusan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Di Provinsi Jambi kami dorong percepatannya agar segera bangun sistem elektronik tersebut, yang penting di sini adalah komitmen bersama untuk mencegah korupsi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Adliansyah mengharapkan kegiatan monev dapat berjalan efektif agar ada perkembangan terkait rencana aksi pencegahan korupsi untuk monev selanjutnya.
“Ada rencana aksi yang akan kami tambahkan salah satunya mengenai pengelolaan barang milik daerah. Kami menilai KPK juga perlu memberikan pendampingan bagi daerah untuk urusan ini,” katanya.
Sebagai upaya lain pencegahan korupsi, KPK juga akan melakukan pertemuan dengan para kepala daerah se-Provinsi Jambi untuk penandatanganan komitmen bersama pencegahan terintegrasi korupsi.
“Kalau sudah tandatangan, sudah berkomitmen, kami harapkan proses monitoring dan evaluasi akan berjalan lebih efektif lagi untuk selanjutnya. Semua pihak harus serius dalam mencegah dan memberantas korupsi,” tegasnya.
Tim KPK sudah tiga hari berada di Jambi. Sebelumnya perwakilan KPK mendatangi gubernur Jambi di kediaman dinasnya, kemudian memanggil sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi.
Kedatangan tim KPK adalah sebagai upaya melakukan pencegahan korupsi di daerah ini. bdh
