Jambi, AP – Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, program pengadaan alat berat tiap kecamatan tahun ini dianggarkan sebanyak 22 unit atau untuk 22 kecamatan yang tersebar di kabupaten/kota di Jambi.
“Provinsi Jambi pada Tahun 2017 ini menganggarkan 22 unit alat berat untuk kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Jadi saya mohon dukungan kabupaten/kota, dana yang akan disalurkan dan jika sudah dicairkan agar cepat dibelikan alat berat tersebut,” katanya, Minggu (23/07).
Program pengadaan alat berat tiap kecamatan (satu kecamatan satu ekskavator) merupakan janji politik yang ditawarkan Zumi Zola-Fachrori Umar semasa kampanye.
Peruntukan awalnya yakni meminimalisir kebakaran lahan dan hutan dimana masyarakat bisa memanfaatkan alat berat tersebut untuk membuka lahan atau tidak dengan cara membakar.
Namun setelah dirinya terpilih, dari 142 kecamatan di Jambi banyak menolak pengadaan ekskavator tersebut karena ada wilayah yang tidak memiliki hutan. Tapi Pemprov menegaskan ekskavator bisa diganti dengan alat berat lainnya yang memang dibutuhkan daerah terutama untuk membuka lahan pertanian.
Gubernur menjelaskan, terkait dengan pengadaan alat berat itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Dalam Negeri, bantuan dana alat berat tersebut pencairannya di kabupaten/kota dan daerah bisa memilih alat berat seperti apa yang dibutuhkan.
Setelah itu katanya akan ada serah terima dari oleh Pemprov dan kabupaten/kota. Program alat berat ini hingga tahun 2021 atau tahun akhir masa kepemimpinan Zumi Zola-Fachrori Umar sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi.
“Nanti ada serah terima di setiap kecamatan yang menerima alat berat di tersebut dan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi akan membuat jadwalnya dan jangan sampai terkendala. Pemberian alat berat ini memang sampai tahun 2021 tapi saya meminta untuk dikaji lebih dalam sehingga pada tahun 2020 selesai terealisasi semuanya,” katanya menjelaskan.
Di samping itu, Zola juga berharap Dinas PUPR menjemput bola ke Pemerintah Pusat, karena Pemprov Jambi telah berkomunikasi dengan baik bersama Presiden dan Menteri PUPR terkait pembangunan di Jambi.
“Kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi diharapkan memiliki jaringan ke Kementerian, silahkan konsultasi ke Jakarta tapi setelah pulang dari Jakarta, harus ada hasil yang dibawa kembali untuk pembangunan,” ujarnya.
Zola menambahkan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus terus didorong dan dipercepat, supaya dana-dana yang dianggarkan Pemprov Jambi di Dinas PUPR dapat terealisasi semuanya untuk pembangunan infrastruktur. ant
