Jambi, AP – Sejak penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) yang diprogramkan pemerintah pusat digulirkan melalui program desa membangun satu desa satu miliyar, banyak Kepala Desa (Kades) yang terjerat hukum karna pengelolaanya tidak tepat sasaran.
Tidak ingin, para kades di Jambi ikut terjerat hukum, sejumlah tokoh masyarakat Jambi angkat bicara mencoba memberikan win-win solution.
Menurut salah satu tokoh masyarakat, Drs. H. Usman Ermulan, MM agar kepala daerah, seperti bupati untuk mengoptimalkan peran pengawasan dan pemantauan terhadap dana desa sebesar satu miliyar itu, Menurut penilaiannya pengelolaan ADD di setiap desa rentan korupsi lantaran kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), katanya saat bincang ringan bertajuk “Peduli Dengan Negeri”.
Untuk itu, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabbar) Dua priode ini menyarankan kepada kepala daerah, seperti bupati untuk mengoptimalkan peran pengawasan dan pemantauan terhadap dana desa sebesar satu miliyar itu.
“Di Jambi saja ada sekitar 1.500 desa, sedangkan pendamping desa hanya sekitar 500 orang, ini tidak efektif. Artinya tiga desa ditangani oleh satu pendamping,” ujar Usman di kawasan Pasar, Kota Jambi akhir pekan ini.
Mantan anggota DPR RI tiga priode ini juga menyarankan kepada kepala desa sebagai top manajemen, harus bisa menerapkan fungsi manajemen yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.
“Bupati aja bisa terjerat hukum, apa lagi kepala desa. Karena itu administrasi keuangannya harus bagus. Jangan jadi temuan nantinya,” tegasnya.
Jika SDM-nya kurang, pungkasnya, ini kesempatan baik untuk memberdayakan adik-adik mahasiswa yang lulusan sarjana manajemen ekonomi. “Ini ilmunya mereka,” tandas Usman.
Tokoh masyarakat lainnya, Hatta Arifin menilai, penyalahgunaan dana desa bisa terjadi beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel.
“Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat pada sasaran, yaitu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa dalam turut serta dalam pengawasan anggaran,” tuturnya.
Dikatakannya dalam pemilihan kepala desa yang sesuai dan kompeten, masyarakat harus mempertimbangkan pendidikan terhadap calon, karena pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam membangun desa.
Begitupun dengan Sabri, tokoh pemuda ini mengatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDT) sudah menyiapkan laporan manajemen yang baik.
“Pemerintahan desa harus merekrut orang yang berkompeten dibidangnya dalam mengatur manajemen keuangan. Seperti sarjana akutansi lulusan dari perguruan tinggi, kalau tidak penjara akan penuh oleh kades,” paparnya.
Sedangkan Nasoel Yasier menyoroti perjalanan kepala desa beberapa waktu lalu ke Bali, dinilai sebagai perjalan itu tidak ada manfaatkanya.
Lebih baik, katanya, dana perjalanan itu difokuskan untuk meningkatakan SDM Kades dalam pengelolaan dana desa.
“Itu hanya menghabis anggaran saja. Tidak bermanfaat, lebih baik dana itu untuk kursus para kades dalam meningkatkan manajemen keuangan,” sarannya. budi
