Kerinci, AP – Disamping menangani beberapa kasus dugaan penyimpangan KKN, saat ini peyidik kejaksaan Negeri Sungaipenuh, juga tengah mendalami laporan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Beras Prasejahtera (Rastra), dulu Raskin.
Pendalaman dugaan ini, dibenarkan Kepala Kejari Sungaipenuh, Agus Widodo, kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu. Pengakuan Agus, meskipun laporan dugaannya tergolong kecil, namun tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
“Karena kebanyakan laporannya adanya Rastra yang dijual dan ada juga yang tidak berhak menerima tapi tetap juga mendapatkan, ini kan untuk kesejahteraan masyarakat prasejahtera, ” ungkap Agus Widodo.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang mendalami kebenaran laporan penyimpangan Rastra. Pengasan Agus, kalau ditemukan indikasi penyimpangan pihaknya akan ditindaklanjuti.
“Walaupun nilainya kecil tetap akan kita tindak, makaya kita cek kebenarannya kalau memang ada kebenaranya kita akan tindak lanjuti, kalau tidak maka akan kita kesampingkan dulu,” tegasnya.
Dijelaskan Agus, Rastra tidak boleh dibagi ratakan untuk masyarakat dalam desa, karena hanya untuk warga yang tidak mampu dan prasejahtera. Namun, kalau tetap dibagi ratakan maka masuk dalam indikasi penyimpangan.
“beras inikan untuk yang tidak mampu, karena kalau dibagi ratakan itu masuk dalam penyimpangan, kalau memang ada laporan masuk kan saja, itu untuk yang berhak menerimanya, karena aparat desakan sudah tau mana yang berhak menerimanya,” tambahnya.
Terkait jumlah laporan yang diterima pihaknya, Agus tidak menyebutkan jumlahnya. “Laporan saya kurang tahu jumlahnya tapi ada, tapi kita telaah dulu kebenaranya juga, karena sudah cukup lama juga laporan itu,” pungkasnya. hen
