Kualatungkal, AP – Serapan anggaran APBD murni tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hingga akhir Agustus ini tercatat belum mencapai 50 persen. Penyerapan tersebut meliputi realisasi fisik maupun realisasi keuangan.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) menilai serapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD pada Triwulan ke empat tahun 2017 ini, sampai 26 September lalu masih menunjugkan realisasi serapan sebesar 45,88 persen.
“Hal ini artinya bahwa serapan anggaran belum maksimal dimana semestinta angka kinerja efektif yang seharusnya realisasi anggaran harus sudah 70 persen,” kata Bupati Tanjabar, Safrial, Senin (10/02).
Bupati juga telah menginstruksikan agar pimpinan OPD atau SKPD untuk terus memacu pelaksanaan program kerjanya masing-masing sejak dini, sehingga pada akhir tahun ini tingkat serapan anggaran Tanjabar bisa lebih optimal.
Sementara itu Seketaris Daerah Kabupaten Tanjabbar Drs H Ambok Tuo, menegaskan bakal ada evaluasi bagi kepala OPD di lingkup Pemkab Tanjabar jika hingga batas waktu pada Setember lalu.
“Fisiknya baru 44 koma sekian persen, sedangkan keuangan sampai tanggal 31 Agustus sudah sampai 49,6 persen,” kata Sekda Tanjabbar Ambok Tuo kemarin.
Sekda mengatakan, hambatan penyerapan berasal dari lambannya kinerja SKPD/OPD yang memiliki APBD besar. Salah satu contohnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Ini penyebabnya ada beberapa SKPD yang memang realisasi keuangannya memang rendah. Contoh misalnya Dinas PU. Yang jelas Dinas PU itu realisasi keuangannya baru 36 persen, itupun termasuk yang rutin dia, malah kalau realisasi untuk kegiatan proyek ini (di Dinas PU dan Penataan Ruang) baru 15 persen. Padahal fisik sudah rata-rata 44 persen. Nah kenapa ini terjadi?, karena mereka sebagian saja yang ngambil uang muka, belum ada yang termen-termen tadi. Jadi keuangan yang ada di Dinas PU yang APBD nya besar itu realisasi nya baru 15 persen,” jelas Ambok Tuo.
Ambok menjelaskan, selain Dinas PU, masih ada dinas-dinas dengan APBD besar yang realisasi keuangannya masih cukup rendah, diantaranya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Seperti misalnya Dinas Kesehatan, itu juga masih rendah. Kemudian Kim Rum (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) itu realisasi nya baru 37 persen rendah juga keuangannya. Kemudian Dinas Perikanan juga baru sekitar 36 koma sekian persen. Tapi fisik sudah rata-rata 40 koma sekian persen,” ungkap Sekda.
Selain itu, lanjut Sekda, masih rendahnya serapan anggaran ini bisa jadi dikarenakan setiap OPD yang ada lebih hati-hati dalam bekerja, agar dikemudian hari tidak tersandung masalah.
Sekda mengaku optimistis anggaran akan dapat terserap secara maksimal hingga akhir tahun 2017 ini.
“Kita berharap nanti dibulan 10 (Oktober 2017) ini ada kemajuan fisik dan mudah-mudahan nanti mereka (OPD) sudah mulai mengajukan pencairan dana,” pungkasnya. (mg)
