Jambi, AP – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi H. Fachrori Umar minta kualitas pengawasan di daerah ditingkatkan. Hal ini dikatakan Fachrori Umar saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemerintah se Provinsi Jambi, di Aula Inspektorat Provinsi Jambi, Kamis (21/12/17).
Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tercermin dalam salah satu misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dan diharapkan akan terus menjadi perhatian oleh seluruh Pemerintah Kabupaten atau Kota.
“Kita hadir di ruangan ini untuk membangun komitmen koordinasi dan sinergitas baik program, materi, jadwal dan fokus pengawasan inspektorat Se-Provinsi Jambi,” ujar Wagub.
Wagub menambahkan, peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah, bukanlah profesi pelengkap dari jalannya pemerintahan, melainkan sangat penting, terutama dalam menjamin kualitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini untuk memberikan pelayanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dengan kepastian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
“Inspektorat juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kurangnya pembinaan,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Wagub, kepada Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota agar mengambil langkah-langkah strategis menggunakan meminimalisir mengantisipasi kemungkinan.
“Posisikan Inspektorat sebagai konsultan yang menjamin berjalannya suatu kegiatan secara baik dan benar sesuai dengan aturan, jangan sampai permasalahan telah terjadi, baru Inspektorat mencari penyebabnya,” ungkap Wagub.
Kepala Dinas Inspektorat Provinsi Jambi, Dr. Kailani SH. M.Hum menyampaikan, Inspektorat merupakan satu jajaran yang saling menguatkan bagi pelaksanaan pemerintahan di provinsi dan kabupayen atau kota.
“Inspektorat memperkuat bobot pengawasan serta menghindari potensi kesalahan dan kelemahan, sehingga laporan keuangan OPD akan lebih baik, dan dengan demikian diharapkan bisa memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.
Kailani menambahkaan, dengan adanya Rakorwasda, maka akan diketahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh pengawas dalam mengawas penyelenggaraan pemerintah.
“Peserta Rakorwasda ini adalah para inspektur kabupaten/kota se Provinsi Jambi, para OPD pemerintah Provinsi Jambi, dan Kasubbag Perencanaan se Provinsi Jambi,” tambahnya.
Kailani menegaskan bahwa penguatan APIP perlu terus ditingkatkan dengan terus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
“Tahun 2019 ditargetkan agar APIP di Provinsi Jambi berada pada level 3 dari skor 1 sampai 5, sesuai sengan standar pengawasan internasional,” tegasnya. Rul
