Jambi, AP – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, meminta pemerintah harus lebih serius memprioritaskan pembangunan sektor pangan dengan mendorong infrastruktur untuk kebutuhan lahan pertanian yang berbasis pangan.
“Sejumlah wilayah di Jambi yang memiliki potensi mengembangkan swasembada pangan khususnya tanaman padi, situasinya sekarang justru tidak seperti yang diharapkan,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Rudianysah, Kamis (28/12).
Dalam paparan catatan akhir tahun Walhi Jambi, menurut Rudi pada program cetak sawah dari yang ditargetkan 5.000 hektare pada 2017, Provinsi Jambi hanya mampu menargetkan 3.500 hektare dan sisanya dikembalikan pada pemerintah pusat.
Angka 3.500 hektare program cetak sawah baru yang ditargetkan di Jambi tersebut, kemudian luasanya kembali menjadi 2.500 hektare karena faktor keterbatasan anggaran pemerintah daerah setempat.
Rudi memaparkan, kondisi tersebut didasarkan pada keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur disektor perkebunan monokultur sawit yang tidak berbanding lurus dengan keseriusan mendorong infrastruktur untuk kebutuhan lahan pertanian.
Sehingga dengan kondisi tersebut, alih fungsi lahan menjadi okupasi perusahaan perkebunan sawit semakin masif terjadi disejumlah daerah di Jambi.
Semakin masifnya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan monokultur (sawit), juga berpengaruh pada semakin menyempitkan pilihan petani untuk memproduksi wilayah-wilayah pangannya.
Ia mencontohkan seperti di Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Muarojambi, puluhan hektare sawah di desa tersebut tidak dapat dikelola karena terimbas pembangunan tanggul oleh perusahaan perkebunan.
“Selain itu contoh lain di Desa Kembang Seri, ada 153,67 hektare lahan cetak sawah yang dikelola secara mandiri saat ini kondisinya okupasi oleh perusahaan,” katanya.
Kondisi menyempitnya pilihan petani untuk memproduksi wilayah pangannya, diikuti dengan semakin menurunnya jumlah petani.
“Jadi pemerintah harus lebih serius memprioritaskan pembangunan sektor pangan, karena sekarang masyarakat dan petani di desa-desa masih banyak yang menggantungkan kebutuhan berasnya dari skema subsidi melalui skema beras murah,” katanya menambahkan. ant
