Kerinci, AP – Terhitung 12 Februari 2018 mendatang, Bupati Kerinci akan dijabat oleh pelaksana tugas. Pasalnya, bupati Kerinci Adirozal, memasuki masa Cuti diluar tanggungan negara, dikarenakan ikut mencalonkan diri pemilihan bupati Kerinci periode 2019-2024.
Semenatara Pelaksana Tugas Bupati Kerinci, yang ditunjuk oleh Gubernur Jambi, dari Pemprov Jambi, yang telah memenuhi ketentuan, dan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Hal ini tentunya memupuskan harapan pejabat Kerinci, terutama sekretaris Daerah Kerinci, yang memenuhi golongan untuk bisa menjabat sebagai Peltu Bupati kerinci. Meskipun sebelumnya Sekda Kerinci, Afrizal, disebut-sebut bakal menjabat sebagai pelaksana tugas bupati Kerinci.
“Kalau dipercaya gubernur kita siap, kalau tidak mau bagaimana lagi,” singkat sekda Kerinci, afrizal kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Asisten I Setda Kerinci, Julizarman mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2016, tentang cuti diluar tanggungan negara, bagi Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah dijelaskan bahwa untuk Peltu Bupati kerinci ditunjuk Gubernur, berdasarkan Persetujuan Menteri.
“Tidak bisa pejabat dari Kerinci, ini juga tujuannnya untuk menjaga netralitas,” sebut Julizarman.
Dikatakannya, sebagai peltu Bupati Kerinci nantinya, berdasarkan Permendagri nomor 74 tahun 2016 tersebut pada Pasal 9 ayat (1) pelaksana tugas mempunyai wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
Dicantumkan juga tugas pelaksana tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.
“Sesuai dengan informasi Kemendagri Peltu juga berhak Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” ungkapnya
Bahkan, lanjutnya Peltu bupati Kerinci juga memiliki wewenang dalam pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat daerah, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
“Peltu Bupati akan menjabat mulai dari tanggal 12 Februari 2018 hingga berakhirnya masa kampanye”, tegasnya.(hen)
