Jambi, AP- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto berharap melalui Program BKKBN Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi dapat teratasi. Hal tersebut diutarakan saat menghadiri rapat koordinasi daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Jambi tahun 2018, di Kota Jambi, Rabu (07/03).
Sekda mengatakan untuk mengantisipasi gizi buruk, Pemprov Jambi melalui Dinas Kesehatan baik kabupaten/kota akan terus bersinegri memantau di lapangan.
“Melalui petugas-petugas kita di lapangan, berdasarkan program dari BKKBN juga, nantinya bila ada kasus gizi buruk cepat dikoordinasikan dan segera kita tanggapi” katanya.
Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Profesor Rizal Damanik menjelaskan substansi dari Pembangunan Kependudukan melalui Kampung KB yang menjadi upaya strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk yang sedang muncul saat ini.
“Kampung KB tersebut sifatnya lintas sektoral ada Dinas Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Pendidikan, PUPR, maka masalah masyarakat akan segera dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” kata Prof. Rizal Damanik.
Untuk Provinsi Jambi saat ini terdapat 141 Kampung KB yang menjadi ikon BKKBN diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau penduduk.
“Lokalisir per-Kampung KB akan memudahkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat serta dengan adanya Dana Alokasi Khusus bisa dimanfaatkan untuk saluran air, tempat pembuangan, sampah dan lain sebagainya,” tutup Prof. Rizal Damanik.
Sementara dalam laporan Kepala BKKBN Perwakilan Jambi Muktar Bakti menyampaikan peserta Rakorda KKBPK yang mengusung tema “Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Jambi Tuntas 2021″
diikuti 121 orang peserta dari Organisasi Perangkat Daerah seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,”Perkuat komitmen dalam Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,” kata Muktar Bakti.
Muktar Bakti menyampaikan kemampuan tenaga penyuluh yang berada di Provinsi Jambi diantaranya pegawai pusat sebanyak 372 orang, 329 orang tenaga fungsional, 148 orang tenaga non fungsional serta dibantu 300 petugas desa/kontrak/honor. (Budi)
