Kualatungkal, AP – Sebuah jembatan di gapura perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat-Tanjung Jabung Timur, menjadi persoalan. Keberadaan jembatan terbuat dari konstruksi kayu bertiang batang kelapa itu tidak jelas kegunaanya.
Dari informasi warga sekitar, jembatan kayu tersebut dibangun sementara sebagai jembatan alternatif bagi pengguna ruas jalan Tungkal-Jambi. Sebab, jembatan lama dari konstruksi beton dikabarkan akan dibangun baru.
“Dari informasi yang kami dapat, jembatan yang lama akan dibangun baru. Makanya harus ada jembatan alternatif agar kendaraan bisa melintas,” ungkap warga di daerah perbatasan Tanjabbar-Tanjabtim, Kamis (05/04).
Belum ada informasi detail terkait pembangunan jembatan baru di daerah itu. Apakah akan dibangun melalui dana APBD Provinsi Jambi atau melalui dana APBN. Namun yang pasti, menjelang jembatan itu dibangun, disebelahnya telah dibangun jembatan alternatif dari bahan kayu.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanjabbar, Arif Sambudi, ST ketika dikonfirmasi aksipost mengakui bahwa memang ada pembangunan jembatan alternatif di daerah perbatasan Tanjabbar-Tanjabtim dari konstruksi kayu.
Secara teknis, Arif juga tak mengetahui, apakah jembatan lama akan dibangun baru, dan solusinya dibangun jembatan alternatif. Sejauh ini kata dia, tidak ada keterlibatan Pemkab Tanjabbar terkait pembangunan jembatan daerah itu, termasuk membuat jembatan alternatif terbuat dari konstruksi kayu itu.
“Kalau kita lihat keberadaan jembatan itu berada di jalan negara. Artinya kalau memang dibangun dananya bersumber dari APBN. Intinya belum ada koordinasi ke kita, termasuk koordinasi dari PUPR Provinsi Jambi,” kata Arif saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Soal jembatan alternatif yang dibangun Arif mengaku juga tak mengetahui untuk apa. Karena dilihat dari bentuk maupun fisiknya terbuat dari konstruksi kayu, kapasitasnya tidak akan kokoh menahan beban, terutama kendaraan bertonase tinggi.
“Kita belum dapat informasi lengkap soal jembatan alternatif tersebut. Apakah milik perusahaan migas atau perusahaan perkebunan. Nanti kita coba koordinasi ke PUPR Jambi,” bebernya.
Sementara itu, Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Thabroli, SH berharap, stake holder terkait perlu mengkaji ulang pembangunan jembatan jika benar-benar dijadikan sebagai jembatan alternatif di daerah perbatasan.
Jangan sampai kata dia, jembatan alternatif dibangun seadanya itu berdampak langsung terhadap iklim usaha maupun dapat menganggu aktifitas perekonomian masyarakat Tanjabbar.
Dia mengatakan, setiap hari ruas jalan tersebut, dilintasi kendaraan pengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti pinang, kelapa, buah sawit, pasokan sembako, bahan bangunan, dan hasil laut.
“Kita harap jembatan alternatif itu jangan sampai menghambat aktifitas ekonomi masyarakat. Artinya harus ada pertimbangan matang dari segi kualitasnya, sehingga lalu lintas usaha dan ekonomi masyarakat tidak teganggu,” bebernya. (her)
