Kualatungkal, AP—Masa mengatasnamakan Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Bupati Tanjab Barat, Senin (23/4).
Pengunjuk rasa menuntut ketegasan Pemkab dan DPRD Tanjabbar agar tidak lagi memakai pejabat yang pernah terjerat kasus hukum.
“Kami mempertanyakan bagaimana bisa mantan napi bisa menempati jabatan strategis pada instansi Pemerintah Tanjab Barat,” teriak pengunjuk rasa, Muklis Harianto.
“Apa sudah tidak ada lagi pegawai ASN lainnya sehingga mereka yang pernah punya catatan hitam diberi amanah jabatan yang cukup berat dan strategis,” timpal pengunjuk rasa lainnya.
Menanggapi tuntutan para pendemo, Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih mengaku saat ini BKPSDM sudah diminta untuk mendata.
Diakuinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kini kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pejabat yang pernah menjalani hukuman.
“Masukan ini kami jadikan evaluasi, akan kami sampaikan ke bupati,” kata Encep.
Dari informasi yang dihimpun, disebut sedikitnya ada dua jabatan strategis di lingkup Pemkab Tanjabbar yang saat ini diisi oleh pejabat yang mendekam dibalik jeruji besi. (her)
