Jambi, AP – DPRD Provinsi Jambi, mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif untuk dibahas bersama dengan pemerintah provinsi setempat.
“Tiga raperda itu yakni Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara dan Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi, H Mauli di Jambi, Selasa.
Mauli menjelaskan, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diajukan mengingat barang milik daerah atau aset daerah menjadi sorotan utama bagi pemerintah di seluruh Indonesia.
Aset daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki daerah yang bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang.
“Aset daerah bisa menunjang peran dan fungsi pemda sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah bukan hanya masalah administratif saja, akan tetap lebih menekankan pada pengelolaan barang milik daerah yang harus mengedepankan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, keefektifan dan menciptakan nilai tambah.
Sebab, kata dia, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan atas dasar fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntable dan kepastian nilai.
“Pengelolaan aset daerah yang tidak berjalan dengan baik akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian pendapatan asli daerah serta kinerja laporan keuangan daerah,” katanya menjelaskan.
Kemudian pengajukan Rapeda tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara kata Mauli dilatarbelakangi dari adanya perubahan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diberikan kepada pemerintah provinsi.
“Menanggapi kewenangan yang dilimpahkan ke pemerintah provinsi dan maraknya permasalahan lingkungan yang diakibatkan kegiatan mineral dan batu bara di Jambi, makan raperda tersebut dianggap penting untuk disusun,” kata Mauli.
Sementara pengajuan Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan itu, katanya, dilatarbelakangi adanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan.
“Guna menghindari kerancuan dan memperoleh efektifitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan tenaga kesehatan di Jambi, perlu disusun payung hukum berupa perda,” kata Mauli menambahkan. ran
