Jakarta, AP – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pihaknya siap bila pada 2019 mendapatkan tugas tambahan membangun dan merehabilitasi infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar, perguruan tinggi, dan pondok pesantren.
“Tentu ini adalah kepercayaan yang harus kita jalankan. Untuk itu akan dibentuk unit khusus pengelola program/tugas di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,” kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis, Rabu, (08/08).
Menurut dia, hal tersebut juga sejalan dengan fokus program pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia.
Dengan tanggung jawab yang semakin besar ujar dia, maka PUPR harus mempertajam program agar kapasitas belanja meningkat, serta dapat menambah aset yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Selain itu, ia mengemukakan bahwa dengan dilakukannya pembangunan fisik oleh Kementerian PUPR, maka para kepala sekolah dan guru bisa lebih fokus pada kegiatan belajar dan mengajar.
Kementerian PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti dengan Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar.
Menteri Basuki mengatakan, untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA tahun anggaran 2019, sehingga pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp110,73 triliun.
Pada tahun 2019, kebijakan program infrastruktur PUPR juga diarahkan untuk pemerataan hasil pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, salah satunya melalui peningkatan program padat karya tunai.
Terkait dengan kesenjangan, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa yang menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia dan menjadi tugas bersama agar kesenjangan dan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan baik ke depannya.
“Kembali lagi saya sampaikan bahwa kesenjangan, kemiskinan, menjadi tantangan kita bersama,” kata Presiden saat acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Jakarta, Jumat (20/07).
Kepala Negara mengatakan masalah besar di Indonesia saat ini adalah kesenjangan antar wilayah barat dan timur, juga kemiskinan antara wilayah barat dan timur.
Sementara itu, PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial.
“Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil pada periode ini, konsep ini akan menjadi kekuatan pemerintah ke depan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (06/08). ant
