Jambi, AP – DPRD Kota Jambi gelar sidang Paripurna istimewa dalam agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 73 tahun 2018 secara live distasiun TVRI, Kamis (16/8/2018).
Sidang paripurna yang dilaksanakan di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi itu langsung dibuka oleh Ketua DPRD Kota Jambi H M Nasir SE yang dihadiri oleh Walikota Jambi H Sy Fasha dan Wakil H Abdullah Sani serta para anggota DPRD Kota Jambi, para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi, Ketua PN, Ketua PA Ketua BNN Kota Jambi, Kepala Unsur Muspida Kota Jambi, Ketua PKK Kota Jambi, para camat dan anggota veteran.
“Terima kasih kepada Walikota Jambi, Wakil walikota Jambi, tamu undangan serta ayahanda dan ibunda dari legium veteran. Pada hari ini kita mengikuti Paripurna mendengarkan Pidato Presiden RI ,” ujarnya dalam sambutan tersebut.
Usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, Nasir mengatakan dimoment lahirnya Republik Indonesia dia berharap pada tahun 2019 mendatang alokasi dana khusus dan dana alokasi umum dari APBN semakin meningkat untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.
Karena diakuinya, masaalah keadilan dan ksejahteraan selalu diihtiarkan dan digapai hingga hari kiamat, karna diakuinya standar adil dan sejahtera itu semakin hari semakin bergeser.
“Kita juga berdoa kepada pak walikota selalu sehat, diberikan pikiran yang cemerlang agar semakin tahun anggaran kita semakin meningkat,” paparnya.
Sementara itu, Walikota Jambi mengatakan dimoment HUT RI ke 73 itu berharap pembangunan di Kota Jambi semakin meningkat dan membaik dari pada sebelumnya.
Diakuinya, dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan khususnya di Kota Jambi sudah tercapai, seperti pembangunan sarana prasarana sudah mencapai angka 80 persen lebih.
“Tinggal lagi bagaimana memenuhi hak-hak yang mendasar, karena kenapa? karena masih ada tugas-tugas pemerintah pusat yang akhirnya pemerintah daerah yang meng back uf seperti dibidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Untuk itu dikatakannya, antara pihak legislatif dan eksekutif terus bekerjasama untuk memenuhi hak-hak dasar, seperti kebutuhan pendidikan, air bersih, kesehatan dan pembangunan infrastruktur lainnya. (Bdh)
