Jakarta, AP – Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menemui Presiden Joko Widodo untuk memberikan usulan, yang salah satunya pemberian insentif bagi sektor industri agar semakin berperan dalam perekonomian.
“Untuk industri, mereka berharap ada insentif yang didesain pemerintah untuk mendongkrak peran sektor industri dalam perekonomian,” kata Staf Khusus Presiden Erani Yustika setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima KEIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (28/8).
Erani mengatakan, dalam pertemuan itu KEIN menyatakan telah melihat beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah misalnya pembangunan infrastruktur, fiskal yang kredibel, kebijakan moneter yang responsif, dan daya saing ekonomi yang makin meningkat.
KEIN, kata Erani, sekaligus memberikan masukan agar pemerintah lebih perhatian dan berperan dalam neraca perdagangan yang surplus.
“Kemudian pelemahan nilai tukar rupiah terus diantisipasi oleh pemerintah. Selama ini sudah dilakukan pemerintah, tapi mereka mengingatkan kembali apa yang dilakukan pemerintah diperkuat. Ada koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil yang makin terintegrasi,” katanya.
Sementara khusus untuk sektor industri diharapkan ada insentif khusus. “Tidak dijelaskan seperti apa, tapi nanti pemerintah akan mempelajari kembali kira-kira apa saja untuk membangun sektor industri kita,” katanya.
Ia mengatakan, pada umumnya KEIN setuju bahwa langkah pemerintah khususnya soal impor memang seharusnya dilakukan pemerintah.
“Dalam situasi semacam ini, mendorong ekspor dan mengelola impor menjadi yang paling masuk akal. Kalau mengelola impor menjadi pilihan yang paling masuk akal. Kalau pengendalian impor beberapa sudah dikerjakan oleh pemerintah,” katanya.
Misalnya, kata dia, negara-negara G20 untuk mengurangi impor minyak sawit dan nilai tambah sawit. Selain itu, mengelola beberapa produk impor yang kira-kira ada substitusinya di dalam negeri, sehingga ada pilihan.
“Di ekspor saya kira yang sudah kita dengar lama itu dipertajam. Jadi, ada penguatan informasi untuk negara nontradisional. Yang menjadi ini pemerintah melakukan pengawasan atau mengawal hal tadi berjalan di lapangan. Karena kalau tidak dilakukan jadi masalah,” katanya.
Presiden, kata Erani, menyampaikan bahwa pemerintah serius dalam melakukan upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menggenjot produksi domestik sebagai substitusi impor.
“Di luar itu ada OSS, sekarang mau dikawal oleh (pemerintah di) lapangan. Itu yang di-‘high light’ Presiden,” katanya. ant
