Jakarta, AP – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya dalam melaksanakan percepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Hal tersebut diungkapkan Fachrori usai menghadiri Sarasehan Nasional, bertempat di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (25/07) malam.
Sarasehan Nasional dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas,” menghadirkan 4 orang narasumber yaitu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Dalam sesi wawancara, Fachrori mengemukakan, pada Sarasehan Nasional kali ini membahas terkait pembangunan infrastruktur yang harus disegerakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Infrastruktur ini sifatnya penting karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Kita harus mempercepat pembangunan infrastruktur, karena keterbatasan anggaran, menggunakan skala prioritas. Terbangunnya infrastruktur yang baik, berimbas pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya,” tutur Fachrori.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan beberapa hal, pertama, terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun peningkatannya berlangsung lambat, kedua, adalah dari sisi inflasi berada pada angka 3,3 persen yang berarti inflasi Indonesia saat ini sangat rendah.
“Kita harus terus meningkatkan produksi pertanian, percepatan pembangunan infrastruktur guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, kita juga harus mengendalikan defisit transaksi berjalan salah satunya adalah dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendorong sektor pariwisata,” jelas Gubernur BI.
Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro menyatakan, angka kemiskinan Indonesia saat ini yang berada pada angka 9,82 persen merupakan angka terendah semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bahkan terendah sepanjang masa. “Angka 9,82 persen tidak berarti membuat kita tenang karena 9,82 persen itu setara dengan 25,9 juta penduduk miskin. Jadi, ini merupakan pekerjaan berat bagi kita semua dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Bambang.
“Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah inflasi, karena inflasi merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Jadi Bapak-Bapak Kepala Daerah harus mengetahui, jika Bapak-Bapak bisa menekan inflasi, maka akan dipastikan angka kemiskinan menurun,” tambah Bambang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengemukakan, infrastruktur adalah modal dalam menyalurkan logistik ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga tidak terjadi perbedaan harga yang tinggi. Selain itu, Indonesia saat ini tidak memiliki standar pada produk pertanian yang sesuai dengan grade-nya, sehingga harga-harga dipasaran sangat bervariasi, tapi tidak sesuai dengan grade karena semuanya digabungkan dan membuat logistik menjadi mahal.
“Jadi, kita semua harus membenahi logistik untuk bisa mengendalikan harga, logistik bukan hanya berbicara pada angkutan saja, tetapi berbicara gudang, margin yang diambil oleh pedagang, pasar pengumpul, pasar induk dan informasi yang tepat, karena logistik itu masalah volume. Infrastruktur didukung dengan logistik yang baik akan menjaga stabilitas harga,” pungkas Darmin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan melihat berdasarkan angka-angka, perkembangan infrastruktur Indonesia untuk saat ini telah berkembang sangat baik sekali, sehingga perekonomian Indonesia kedepannya perlahan akan terus membaik. Meskipun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan secara bertahap, karena semuanya tidak ada yang instan, harus dilakukan untuk waktu jangka panjang. (hms)
