MUARATEBO,AP- Terjadi kericuhan saat 22 orang anggota dewan dari enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo, Senin (22/10) kemarin ramai-ramai Walk Out dan menolak saat akan rapat hearing Komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tebo. Mereka menolak hearing komisi sampai adanya perbaikan isi daripada buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tebo 2019.
Enam Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI.P, Fraksi partai Demokrat, Fraksi partai Nasional demokrasi dan kebangkitan bangsa, Fraksi PAN, Fraksi partai Gerindra dan Fraksi PKS.
“Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Supeno, kepada sejumlah wartawan di ruang Wakil ketua DPRD Tebo menegaskan bahwa kami enam Fraksi DPR bersikeras, “menolak hearing komisi termasuk saya “katanya.
“Menurutnya semua isi pada buku RAPBD TA.2019 di anggap mencederai rasa keadilan pemerataan pembangunan di Tebo. Salah satu contoh pengaspalan jalan di desa Iskandar Dinata tahun sebelumnya sudah pernah di aspal, dan di tahun 2019 ini justru di anggarkan lagi “ucap Supeno meyakini.
Semua kegiatan RAPBD tahun 2019 “lanjut Supeno di tolak oleh enam Fraksi yang ada di DPRD Tebo, “katanya lagi.
“Ada beberapa poin di uraikan dalam pernyataan tertulis oleh enam Fraksi, di antaranya, menolak hearing komisi sampai adanya perbaikan isi buku RAPBD TA.2019, agar di lakukan Pra anggaran perubahan isi buku RAPBD TA.2019, Pra anggaran tak di setujui enam Fraksi bakal konsultasi kepada Pemprov Jambi, Dirjen Keuangan, Kemendagri dan KPK.
Kemudian hasil konsultasi akan di rapatkan lagi, untuk menentukan pembahasan RAPBD dilanjutkan atau tidak, langkah tersebut menurut enam Fraksi disebabkan isi buku RAPBD tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan, cuma mengakomodir kepentingan partai penguasa yakni Golkar “tegas Supeno.
Enam Fraksi sepakat, tidak akan bernegosiasi dalam bentuk apapun sebelum isi buku RAPBD TA.2019 mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan.
Selanjutnya sebagai langkah kongkrit dari butir kesepakatan, enam Fraksi sepakat mengembalikan buku RAPBD TA.2019 agar di lakukan perubahan total dan mengakomodir kepentingan masyarakat berazaskan pemerataan dan keadilan. Kami enam Fraksi beri wakti 10 hari kerja teehitung sejak surat ini di sampaikan.
Ketua GMPK DPD Tebo Tomson Purba angkat bicara bahwa hearing ini adalah untuk mendengarkan anggaran APBD 2019, sehingga moment hearing, adalah untuk menyampaikan dan koreksi anggaran yang bakal direalisasikan.
“Ya ,moment hearing ini menunjukkan tarik menarik kepentingan. Tercermin disini bahwa Proyek itu seolah bukan milik rakyat “singkat Tomson kemarin. (ard)
