Jakarta, AP – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai bahwa pengadaan dan ketersediaan listrik sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan di dalam negeri.
“Salah satu penyebab kemiskinan kan adalah rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, selain pendidikan dan kesehatan. Listrik masuk dalam aspek infrastruktur dasar ini,” kata Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Rudi Gobel di Jakarta, Senin, (26/11).
Menurut pemarapan yang ia berikan, tingkat elektrifikasi di Indonesia baru mencapai sekitar 94 persen namun untuk memenuhi hingga 100 persen bukan perkara mudah.
Daerah-daerah yang belum menikmati listrik secara menyeluruh di Indonesia merupakan kawasan-kawasan dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi, katanya.
“Bahkan ada beberapa lokasi seperti di Maluku atau Kalimantan Tengah tingkat kemiskinannya mencapai sekitar 20 persen, itu di atas rata-rata daerah lain yang hanya sembilan persen,” pungkas Rudi.
Oleh sebab itu, pengadaan listrik menjadi salah satu fokus pemerintah demi menekan angka kemiskinan dan diharapkan pada akhir 2019 tingkat elektrifikasi bisa mencapai 99 persen.
Demi mencapai target tersebut, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta serta melibatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan ketersediaan listrik dan penerangan.
Salah satu pihak swasta yang terlibat ialah Signify yang merupakan induk merek lampu terkemuka di dunia yaitu Philips.
Melalui program Kampung Terang Hemat Energi (KTHE), Signify pada tahun 2017-2018 telah memberikan bantuan pengadaan perangkat panel surya dan penerangan pada 20 desa terpencil yang belum tersentuh listrik. ant
