Kualatungkal, AP – Anggota Komisi III DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Dedi Hadi SH, meminta Dinas PU dan Dinas Perkim untuk memperketat pengawasan pekerjaan APBD-P tahun 2018.
Penegasan ini terkait pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan Pemkab Tanjabbar di penghujung tahun. Bayangkan, pekerjaan proyek fisik yang diaggarkan di APBD-P 2018 baru dilaksanakan akhir November bahkan ada awal Desember. Nilainya bervariasi, mulai dari skala kecil Penunjukan Langsung (PL) hingga proyek tender dengan pagu ratusan juta hingga miliyar rupiah.
Tidak diketahui alasan utama mengapa proyek fisik APBD-P dikerjakan ujung tahun. Yang pasti, dari catatan koran ini, pembahasan APBD di DPRD cukup mepet dan baru ketok palu bulan november. Meski demikian, Politisi Partai Golkar Dedi Hadi mewarning jangan sampai waktu yang singkat itu mempengaruhi kualitas pekerjaan.
“Pengawasan harus dimaksimalkan. Jangan sampai kualitas tidak diperhatikan untuk mengejar target penyelesaian. Nanti masyarakat yang jadi korban tak bisa menikmati hasil pembangunan,”tegasnya.
Sayangnya baik kepala Dinas Perkim, Netty Martini maupun Kadis PUPR, Andi Nuzul tidak memberi penjelasan terkait pelaksanaan proyek APBDP 2018. Saat ditemui di kantornya kemarin, Kadis Perkim dikabarkan tengah pergi ke luar negeri mendampingi Bupati. Sedangkan Andi Nuzul tidak berada di kantor.
Pantauan di lapangan, saat ini para rekanan terlihat kebut-kebutan menyelesaikan pekerjaan proyek fisik yang dianggarkan melalui APBDP. Salah satunya pekerjaan jalan dalam Kota Kualatungkal. Pekerjaan tersebut meliputi jalan rigit beton dan pekerjaan overlay.
Saking padatnya mobilisasi material proyek, kondisi sejumlah ruas jalan dalam kota yang sebelumnya bagus kini terlihat berlobang. Bahkan yang paling parah adalah tebaran debu berpotensi menimbulkan penyakit ISPA. (mg)
