Jakarta, AP – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.
Saat memberikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis, Kepala Negara mengatakan sekarang ada 9,8 persen warga yang masuk kategori miskin, yang mana angka itu sudah turun dibanding 2014 yang sebesar 11,2 persen dari jumlah penduduk. Ia mengatakan bahwa untuk menurunkan angka setelah mencapai satu digit memang perlu tenaga ekstra, termasuk dalam menjalankan program PKH untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Jadi yang kami perhatikan bukan hanya fisik atau infrastruktur tetapi SDM juga melalui bantuan PKH. Ini keberpihakan negara kepada rakyatnya, jangan ada yang bilang setiap hari yang diurus infrastruktur, mereka tidak tahu ada PKH,” katanya.
Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan pemerintah pada tahun keempat.
Program yang dilakukan adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurut data dari Kementerian Sosial, penerima PKH meningkat dari 3,51 juta rumah tangga pada2015 menjadi 9.877 juta rumah tangga pada 2018.
Berdasarkan data BPS, untuk pertama kali dalam sejarah republik angka kemiskinan menurun hingga mencapai level satu digit, yang pada Maret 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82 persen. Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini juga melakukan vlog bersama dengan 600 pendamping penerima Program Keluarga Harapan.
Vlog yang diunggah di akun @jokowi dengan cuitannya: “Enam ratus orang pendamping penerima Program Keluarga Harapan datang dari seluruh Tanah Air hari ini. Bersama merekalah, upaya penurunan kemiskinan kita lakukan. Semangat mereka adalah cerminan harapan jutaan keluarga miskin.” ant
