Sengeti, AP – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari Provinsi Jambi untuk ketiga kalinya meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelayanan publik berbasis HAM.
“Sudah tiga tahun berturut-tarut sejak tahun 2016 hingga 2018 Kabupaten Batanghari menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM,” kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Batanghari Raden Sulaiman, Kamis (13/12).
Penghargaan kabupaten peduli HAM tersebut diterima langsung Bupati Batanghari Syahirsah di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.
Prestasi gemilang berhasil di dapat Pemerintah Kabupaten Batanghari tiga tahun berturut-turut itu kategori Kabupaten Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang bertepatan dengan peringatan hari HAM se-dunia ke-70 tahun 2018.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Batanghari, Mula P Rambe mengatakan Pemkab Batanghari menerima penghargaan kabupaten peduli HAM dengan total nilai 91,80.
Terdapat tujuh kriteria penilaian yang dilakukan untuk menetapkan suatu kabupaten dan kota sebagai daerah peduli HAM.
Diantaranya hak atas kesehatan, pada krieteria tersebut harus terdapat peraturan daerah yang mengatur perlindungan kesehatan terhadap masyarakat. Kriteria berdasarkan anggaran yang disediakan untuk kesehatan, terpenuhinya jumlah rasio dokter, perawat, bidan dan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk, minimnya angka kematian bayi, ibu hamil dan kurang gizi.
Selanjutnya hak atas pendidikan meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur terjaminnya pendidikan, pengangaran APBD terhadap pendidikan, terpenuhinya rasio sekolah Paud, SD, SMP dan SMA sederajat yang terakreditasi minimal C berdasarkan rasio jumlah anak, minimnya anak putus sekolah dan buta aksara.
Kemudian telah memenuhi hak perempuan dan anak meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan pernikahan anak di bawah umur, minimimnya kekerasan pada perempuan dan anak serta tidak adanya perkerja di bawah umur.
“Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM tahun 2018 tersebut di terima oleh 271 Bupati dan Wali Kota di Indonesia,” kata Raden Sulaiman menambahkan. ant
