Kualatungkal, AP—Pembangunan infrastruktur dalam Kota Kualatungkal saat ini mendapat perhatian luas masyarakat daerah itu. Sejumlah titik ruas jalan dalam kota terlihat diperbaiki, mulai dari jalan lingkungan, overlay hingga rigit beton.
Sayangnya, pembangunan infrastruktur secara teknis tidak dischedul dengan baik, sehigga berdampak negatif, baik kepada para pedagang maupun kenyamanan pengguna jalan. Salah satu contoh pembangunan jalan rigit beton jalan patunas yang menelan dana Rp 5 Miliyar lebih. Proyek tersebut saat ini tengah dikerjakan.
Praktis ruas jalan utama yang terintegrasi antara jalan Sudriman dan KH Dewantara ditutup total. Sedangkan ruas jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas perekonomian masyarakat. Diruas jalan ini selain ada mini market, pujasera hingga pedagang kecil UMKM mengalami penurun omset.
Bahkan sebagian pedagang kecil menutup dagangan karena tidak ada pembeli. “Mana laku, yang melintas di sini hanya alat berat dan kendaraan material proyek. Lebih dari dua pekan saya tidak jualan,” ungkap pedagang sate di kawasan Pujasera.
Tidak hanya itu, pedagang kecil lainnya mengeluhkan hal yang sama. Faktornya karena ruas jalan tersebut tengah dibangun proyek yang dikejar dengan sisa waktu pelaksanaan. “Seharusnya sebelum masa pelaksanaan dimulai, nasib para pedagang yang mengais rezeki di ruas jalan ini perlu juga dipikikirkan. Ini sama saja mematikan pendapatan pedagang,” tutur pedagang juice jalan Patunas.
Keluhan yang disampaikan para pedagang cukup beralasan. Harusnya pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek pemerintah tersebut dikerjakan tidak sekaligus. “Artinya dikerjakan sebelah dulu, sehingga tidak mematikan pendapatan para pedagang jalan Patunas,” kata pedagang juice itu menambahkan.
Pantauan di lapangan saat ini para rekanan terlihat kebut-kebutan menyelesaikan pekerjaan proyek fisik yang dianggarkan melalui APBDP. Salah satunya pembangunan jalan rigit beton jalan Patunas. Akses jalan tersebut tidak bisa dilintasi umum karena ditutup. “Mungkin teknis pelaksanannya tidak ter-schedul dengan baik, hingga mengabaikan nasib para pelaku UMKM,” ujar pedagang menambahkan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Tanjab Barat, Dedi Hadi SH, meminta Dinas PU dan Dinas Perkim untuk memperketat pengawasan pekerjaan APBD-P tahun 2018.
Penegasan ini terkait pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan Pemkab Tanjabbar di penghujung tahun. Pekerjaan proyek fisik yang diaggarkan di APBD-P 2018 baru dilaksanakan akhir November bahkan ada awal Desember. Nilainya bervariasi, mulai dari skala kecil Penunjukan Langsung (PL) hingga proyek tender dengan pagu ratusan juta hingga miliyar rupiah.
“Pengawasan harus dimaksimalkan. Jangan sampai kualitas tidak diperhatikan untuk mengejar target penyelesaian. Nanti masyarakat yang jadi korban tak bisa menikmati hasil pembangunan,”tegasnya. (mg)
