Jambi, AP – Sebagian wilayah Kota Jambi saat ini selalu menjadi langganan banjir ketika hujan turun. Penyebabnya diduga masih minimnya fungsi drainase sebagai pengendali air kepermukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir.
Pengamat lingkungan, Husni Thamrin menilai banjir dadakan yang terjadi saat ini diwilayah Kota Jambi merupakan banjir terparah yang belum pernah ada sebelumnya.
Menurutnya hal itu ditenggarai buruknya sistem drainase yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi maupun Provinsi Jambi tanpa melihat konteks rekayasa drainase untuk mengantisifasi beberapa tahun kedepan.
Karena dikatakannya pembangunan drainase sekaligus untuk pelebaran jalan yang dibangun saat ini tidak efektif, sebab hanya dibuat lobang berdiameter kecil sebagai resapan air menuju kedalam saluran.
“Banjir terjadi dimana-mana. Sebenarnya bukan dominan faktor alam, faktor alam itu bisa diantisifasi kalau pembangunan drainase yang sekarang ini bener,” ujarnya, saat dikomfirmasi belum lama ini.
Apa lagi katanya, kontur Kota Jambi bergelombang, dan Dia menilai konsef drainase yang dibangun itu juga menyalahi ruang dan tidak relevan terhadap gagasan yang digaungkan Kota Jambi menuju kota besar.
Menurutnya, drainase yang dibangun itu tidak memperhatikan kondisi mata air yang ada dan terkesan hanya asal dibangun, sehingga yang terjadi selalu kebanjiran diwilayah itu-itu saja.
“Air itu selalu mencari yang terendah dan itu tergenang, artinya apa? Karena itu salah konteks pembangunan drainase,” imbuhnya.
Begitupun dia mempertanyakan para ahlinya yang membuat rekayasa drainase, sebab saat ini sebentar saja wilayah Kota Jambi diguyur hujan banjir pun melanda, bahkan akibatnya tidak hanya merusak perabotan rumah tangga tetapi juga merenggut korban jiwa.
Selain itu dia juga mempertanyakan peran dewan sumber air, karena menurutnya dua tahun yang lalu di Kota Jambi pernah dibentuk dan di SK-an oleh Gubernur Jambi.
Begitu juga dia mempertanyakan peran pihak tata kota jambi, sebab saat ini begitu pesatnya pertumbuhan penduduk sehingga pertumbuhan pembangunan pun juga semakin pesat.
“Tata kotanya mana, Walikota harus menata ulang, ini daerah yang boleh atau tidak dibangun, jika tidak banjir akan terus terjadi,” sarannya.
Karena menurutnya banyak wilayah yang seharusnya menjadi resapan air ditimbun lalu dibangun baik itu oleh pihak pengembang maupun secara pribadi.
“Karena saya lihat saat ini banyak faktor pembangunan tidak mengacu pada jangka panjang,” tutupnya.
Senada dengan itu, Dinas PUPR Provinsi Jambi menilai, jika Pemkot Jambi terlalu mudah memberikan izin kepada pengembang perumahan.
“Kalau ingin Kota Jambi bebas banjir, pemerintah harus perketat izin pengembang perumahan,” kata Agung, Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Selain itu, Agung juga mengatakan pengembang juga terkesan lalai terhadap aturan perumahan.
“Kalau perumahannya sudah siap dibangun, pengembang harus segera menyerahkan kepada pemerintah fasilitas umum seperti mushola dan jalan,” sebutnya.
Sehingga katanya, pemerintah bisa menganggarkan untuk rehap atau membangun apa yang jadi keluhan masyarkat, jika kalau belum serah terima, bagaimana pemerintah bisa menganggarkanya. bdh
