Muaratebo, AP – Penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang disoal oleh aktivis belum lama ini, di respon serius oleh Dinas kesehatan (Dinkes) Tebo. Kadinkes Tebo Riana Elizabeth kepada wartawan mengaku telah melakukan kordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup (LH).
Bahwa Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang ada di kabupaten Tebo wajib melengkapi administrasi guna mendapatkan rekomendasi perizinan pengelolaan lingkungan. Bukan cuma puskesmas, lembaga medis, hingga praktek dokter dan bidan pun di himbau mentaati aturan yang berlaku “tegas Kadis kesehatan.
Sementara itu Kadis LH Tebo Eko Putra melalui Kabid pengendalian pencemaran, kerusakan dan penataan lingkungan hidup Deriansyah kepada Aksipost di kantornya mengatakan bahwa selama ini pihaknya hanya mengawasi lembaga yang sudah memiliki izin lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
“Deriansyah menuturkan puskesmas rawat inap wajib mengantongi DPLH, sementara dari sebelas puskesmas rawat inap,baru Pukesmas Rimbo Bujang II dan Puskesmas IX Rimbo Ulu yang memiliki DPLH ini. “Sedang puskesmas yang belum punya DPLH, masih di data oleh dinas kesehatan “bebernya.
Selain itu, puskesmas non rawat inap kegiatannya sudah jalan, tapi belum ada izin lingkungannya, harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan,” kata Deri.
Berdasarkan PP No.101 tahun 2014 “urai Deri, tanpa terkecuali semua puskesmas dan lembaga swasta lain belum miliki dokumen UKL UPL, dan tidak punya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) limbah B3 wajib menyiapkan semua perizinannya. “Kalau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagian puskesmas sudah ada. Bagi yang belum ada sama sekali, izin UKL-UPL agar segera di urus “tegasnya.
“Adapun pihak swasta yang telah miliki DPLH, antara lain Klinik Gandi medika, klinik Permata Medika dan klinik Laras medika di Muara Tabir. Dua rumah sakit umum swasta, Rimbo Medika center dan RSU Setia budi sudah punya TPS B3 dia bekerja sama dengan pihak ketiga “kata Deri.
Lembaga medis yang telah punya DPLH, UKL UPL dan SPPL, selalu diawasi dalam komitmen pengelolaan lingkungannya. Jika melanggar, mereka bakal di sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh bupati. Untuk itu pemerintah saat ini masih mempelajari secara hukum yuridis formalnya, pelanggaran apa yang terjadi, “ucap Deri. (ard)
