Jambi, AP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi menggelar orientasi peningkatan kompetensi bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) guna menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Sekretaris BKKBN Provinsi Jambi Irzal, Selasa (19/02), mengatakan kegiatan itu digelar 18-20 Februari diikuti 165 kader dari seluruh kabupaten di Provinsi Jambi.
Ia menjelaskan PPKBD merupakan seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan, sedangkan di tingkat dusun, Rukun Warga (RW) dinamakan Sub PPKBD.
Peran PPKBD/Sub PPKBD, katanya, menentukan keberhasilan pelaksanaan program KKBPK, dalam hal pembinaan peserta KB (akseptor) yang melibatkan masyarakat dan berperan aktif dalam kelompok-kelompok kegiatan di lapangan.
“Contohnya kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Posyandu,” kata Irzal.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237 juta jiwa, dengan LPP 1,4 persen. Jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dibarengi dengan struktur penduduk yang ideal, akibatnya komposisi penduduk ditandai dengan jumlah balita, remaja, dan lansia yang besar sehingga menimbulkan “triple burden”, yakni setiap penduduk produktif terbebani dengan tiga tanggungan.
“Meski demikian, kontribusi program KB terhadap penurunan jumlah penduduk dan LPP juga sangat besar. Apabila Indonesia tidak melaksanakan program KB maka jumlah penduduk kita di tahun 2010 akan mencapai 317 juta, artinya selama program KB dilaksanakan kita sudah dapat menekan jumlah penduduk sebanyak 80 juta jiwa,” katanya.
Dia mengimbau masyarakat bersedia menggunakan kontrasepsi dan memberdayakan keluarganya dalam membina balita, remaja, dan lansia, serta meningkatkan perekonomian keluarga.
Kegiatan pelayanan kepada masyarakat itu, katanya, memerlukan jaringan kerja yang luas dan terikat erat dengan seluruh komponen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat dan kader-kader penggerak yang tersebar luas di setiap pemukiman.
“Untuk membangun dan mengembangkan jaringan kerja ini diperlukan ketersediaan dan kesiapan petugas lini lapangan, yakni para pengelola dan kader BKB yang memiliki kualitas kemampuan pendekatan yang andal dan dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat,” katanya.Ia mengakui bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kader selama ini kurang memadai. Iklim kerja sama masih bernuansa sentralisasi, sehingga terdapat berbagai kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kader PPKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Pembangunan SDM Indonesia bukan hanya dilaksanakan oleh satu sektor tetapi juga melibatkan sektor-sektor lainnya dan juga peran aktif semua unsur yang ada di masyarakat dan keluarga Indonesia. Oleh karena itu peran keluarga di dalam pembangunan SDM masa yang akan datang akan terus mempunyai peranan penting,” katanya.
Irzal berharap, melalui pelatihan tersebut, para kader PPKBD sebagai pengelola dan pelaksana program kependudukan dan KB, mempunyai wawasan pengetahuan baru tentang program kependudukan dan KB yang benar, serta pengetahuan tentang bagaimana mengelola, membentuk, mengembangkan, serta membina institusi masyarakat dan kelompok kegiatan di wilayah masing-masing. ant
