Songsong Kerjasama Antar Daerah
Jambi, AP – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menekankan pengembangan produk unggulan daerah se Provinsi Jambi dalam menyongsong kerjasama antar daerah, agar Provinsi Jambi memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari kerjasama antar daerah. Hal tersebut dikemukakan oleh Fachrori dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) (APPSI) yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Hotel Grand Inna Muara Padang, Kamis (21/02/2019).
Sebelumnya, Rabu (20/2) malam, Rakernas APPSI melaksanakan serah terima jabatan Ketua APPSI 2015-2019 dari mantan Gubernur Jawa Timur Dr.Soekarwo kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola karena Soekarwo telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jatim.
Dalam pengembangan produk unggulan Provinsi Jambi, Fachrori minta OPD terkait mempersiapkan rencana dan langkah-langkah kerja dengan matang, sehingga produk-produk Jambi berkualitas tinggi dan bisa diterima dengan baik di pasar.
Fachrori mengatakan, Rakernas APPSI ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya bergiliran di seluruh provinsi, dan tahun ini, Provinsi Sumbar menjadi tuan rumah. Tema yang diusung berbeda-beda tiap tahunnya. Rakernas APPSI tahun ini mengusung tema “Reformasi Kebijakan dan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah,” ungkap Fachrori.
“Saya minta OPD dengan sungguh-sungguh mencari dan menyusun rencana kerja yang kreatif yang bisa diselaraskan dengan daerah lain juga pemerintah pusat, untuk meningkatkan kerjasama perdagangan ataupun kerjasama ekonomi antar daerah,” ungkap Fachrori.
Fachrori mengatakan, Rakornas APPSI mempunyai maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi yang saling menguntungkan, “APPSI mempunyai maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi yang saling menguntungkan dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” terang Fachrori.
Menurut Fachrori, pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi, yakni dengan adanya berbagi wawasan dan berbagi ide.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla menyampaikan, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya masing-masing. “Untuk itu, sebagai wakil pemerintah pusat yang berada di daerah, harus bertanggung jawab penuh dengan daerahnya di berbagai sisi dan harus bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dalam menjalankan pemerintahan dan berkerja sama dengan DPRD setempat” tegas Wapres.
“Selama ini, kita terus berusaha dalam memajukan daerah, telah banyak kemajuan yang kita raih, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain masih mengalami kekurangan,. Untuk itu, kita harus berusaha untuk menyamakan dengan bangsa-bangsa lain di bidang perekonomian, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat,” ujar Wapres.
Ketua APPSI Longki Djanggola menyampaikan, Rakernas APPSI kali ini memantau pelaksanaan program kerja pada tahun 2018 dan melihat kedepannya kegiatan apa yang perlu digali dan dikembangkan untuk kemajuan masing-masing daerah. Hasil Rakernas ini, lanjut Longki, akan disampaikan kepada pemerintah pusat
“Kita harus mencari dan menggali produk unggulan yang perlu kita pasarkan agar perekonomian masyarakat bisa meningkat. Sekarang ini saatnya daerah mencari dan memasarkan produk-produk unggulan daerah,” kata Longki.
Sebelumnya, Gubenur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyampaikan, Rakernas APPSI diselenggarakan untuk bersama-sama mencari peningkatkan perekonomian daerah. “Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rakernas ini perlu disyukuri. Apalagi jika rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tahunan ini bisa langsung diterima oleh penentu kebijakan,” ujar Irwan.
“Salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat adalah dorongan agar pemerintah menurunkan biaya kargo udara dan meninjau kembali bagasi berbayar karena dinilai merugikan UMKM,” pungkasnya.hms
