Jambi, AP – Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar diwakili Sekda Provinsi Jambi, M Dianto menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi dewan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2018, Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (04/04).
Delam kesempatan itu Sekda menyampaikan tanggapan Fraksi Partai Golkar agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat menemukan formulasi dan regulasi baru untuk menghentikan PETI.
“Dapat kami jelaskan bahwa persoalan PETI memang menjadi persoalan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Namun kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk operasional TIM Terpadu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka meminimalisir terjadinya praktek PETI di wilayah-wilayah yang sangat dominan saat ini,” Ujar Sekda.
Hasil dari kegiatan Tim Terpadu ini akan dibahas pada tingkat Forkopimda, untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut, baik pembinaan, pengawasan, hingga penindakan.
“Harapan besar kita, semua pihak dapat mendukung upaya ini, mengingat tingkat pencemaran cukup tinggi, terutama pada Sungai Batanghari yang merupakan sumber air baku sebagian besar masyarakat di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Lebih jauah sekda menegaskan, tim terpadu dimaksud sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis, seperti koordinasi dengan asosiasi pengusaha tambang dan pengusaha angkutan tambang, hingga melakukan penindakan-penindakan bersama aparat hukum terkait.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan proses perizinan pembangunan jalan khusus angkutan tambang. Kami berharap investor dapat segera merealisasikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut, sehingga persoalan lalu lintas akibat angkutan batubara ini dapat segera terselesaikan.
“Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang harus disempurnakan dalam penerapannya,” ujar sekda.
Untuk itu dukungan dari fraksi ini merupakan dorongan moral bagi kami untuk terus menyempurnakannya di masa-masa yang akan datang. Penjelasan ini sekaligus menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan. ran
