Jakarta, AP – Presiden Joko Widodo memberi arahan serta mengingatkan aparat pemerintah desa se-Indonesia untuk membangun desa dan menggunakan dana desa secara tepat.
“Jadi kalau pemerintah sejak 2015 mengucurkan dana desa Rp20 triliun, 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, dan tahun ini 2019 Rp70 triliun itu sudah betul, dan memang wajib,” kata Presiden dalam sambutannya saat acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.
Acara itu diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).
Menurut Jokowi, pemerintah desa telah bekerja selama 24 jam penuh. Presiden menjelaskan pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa itu.
“Penggunaannya betul-betul diarahkan tepat sasaran,” kata Presiden.
Kepala Negara menyebut ada dua kunci pembangunan desa. Pertama, yaitu kepemimpinan desa yang menguasai tata kelola pemerintahan secara maju dan inovatif. Kedua, yaitu perhatian kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga ke depan, dalam 4,5 tahun di bawah konsentrasi infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, mulai sedikit digeser ke hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan inovasi,” katanya.
Dalam acara itu juga hadir Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sejak 2015 pemerintah mengucurkan program dana desa untuk membangun dari pelosok Tanah Air. Dana desa tersebut hingga pada akhir 2018 telah dimanfaatkan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa, 58 ribu irigasi, dan 6.900 pasar-pasar di sejumlah desa. ant
