Jambi, AP – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, Provinsi Jambi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi. Peta tersebut bagian dari upaya untuk memberkecil kerawanan pangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode I Tahun 2019, di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Senin(29/4/19).
Rakor dihadiri Bupati/Walikota se Provinsi Jambi serta pihak terkait pangan lainnya
Fachrori Umar saat membuka acara tersebut menyampaikan, percepatan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi penting dilakukan dimana sektor pertanian saat ini dan kedepan masih dihadapkan pada permasalahan kompleks dan dinamis. “Salah satu indikasi ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah,” kata Fachrori.
Fachrori mengatakan, ketersedian lahan erat kaitannya dengan peningkatan produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan, yakni kondisi pabila suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup secara jumlah, mutu, terjangkau pangan, serta aman bagi penduduk wilayah tersebut. “Tahan pangan tidak hanya diartikan untuk mewujudkan ketahanan pangan saja, tetapi juga memperkecil resiko terjadinya kerawanan pangan,” ungkap Fachrori.
Provinsi Jambi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi, bertujuan untuk memberikan informasi dan mengetahui secara jelas mengenai konsep kerawanan pangan berdasarkan indikator yang ditetapkan, menyediakan sarana bagi para pengambil kebijakan untuk cepat mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan dan menentukan strategi yang tepat untuk menangani kerawanan pangan kronis pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan indikator yang ada. “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi telah siap untuk disosialisasikan ke kabupaten/kota, sesuai kewenangan, peta yang disusun tersebut hanya sampai tingkat kecamatan, selanjutnya bupati/walikota menindaklanjuti untuk menyusun sampai tingkat desa,” jelas Fachrori.
Fachrori mengapresiasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kot, juga Satgas Pangan Provinsi Kabupaten/Kota yang telah berkontribusi tinggi dalam mempertahankan, mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Jambi hingga saat ini, terlebih khusus kepada Tim Satgas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diimbau untuk terus memantau dan menjaga stabilitas pasokan ketersediaan dan harga komoditas strategis, juga mengantisipasi tidak terjadi lonjakan inflasi di sektor pangan terutama memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. “Saya harap rumuskan langkah strategis untuk peningkatan program ketahanan pangan kedepan dengan terus melakukan koordinasi bersinergi secara sungguh-sungguh meningkatkan pertanian yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan menuju Jambi TUNTAS 2021,” harap Fachrori.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, Ir.Agung Hendriadi menjelaska,n ketahanan pangan memiliki permasalahan yang kompleks, bukan hanya sekedar makanan juga termasuk kebersihan, ketersediaan air bersih, elektriksiti, kecukupan jumlah dokter. “Semua menggambarkan status ketahanan pangan, alhamdulillah Jambi telah selesai menyusun peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Provinsi Jambi, per kabupaten per kecamatan diketahui daerah merah rentan pangan. Dan ini tidak dapat dikerjakan oleh pertanian sendiri tetapi harus bersama-sama dengan OPD atau instansi lain termasuk Kesehatan, PUPR, Pendidikan sehingga menyatu dan akan muncul daerah tahan pangan atau tidak,” kata Agung Hendriadi.
Terkait pertanyaan Bupati Batanghari tentang lahan yang lebih didominasi perkebunan sawit atau karet masihkah termasuk dalam kategori rentan pangan atau tidak, Agunng menyatakan bahwa pendapatan masyarakat tinggi dan kurang dari 65% pendapatan yang digunakan untuk pangan namanya tahan pangan, kalau semua pendapatan dihabiskan untuk pangan namanya tidak tahan pangan, “Untuk Provinsi Jambi rata-rata tahan pangan ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian dan siang ini akan ditunjukkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan intervensi apa yang harus dilakukan mengatasi daerah rentan pangan tersebut, contoh PUPR membangun infrastruktur untuk air bersih dan peta ini setiap tahun di-update daerah mana yang telah membaik atau belum,” terang. Agung Hendriadi.
Agung Hendriadi mengungkapkan, Peta Ketahanan Pangan Nasional sudah digunakan di kementerian mulai tahun 2015 dan telah mengalami perbaikan hingga 22 provinsi sampai saat ini. “Bappenas, Kemenkes terkait masalah stunting, pendidikan sekolah bagi penduduk pedesaan, Kemendes terkait penyediaan air bersih,” ungkap. Agung Hendriadi.
“Ketahanan pangan tidak hanya cukup pangan tapi juga harus tersedia air bersih termasuk juga paramedis, amanah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun sistem informasi ketersediaan pangan dan akses pangan. 160 kabupaten ditetapkan harus diintervensi atasi stunting,” tutur Agung Hendriadi. (Post Amirzan, Raihan/edit: Mustar, foto: KS1).
