Sungaipenuh, AP – Rabu (26/6) bertempat di Ruang Paripurna DPRD, Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri (AJB) bersama Wakil Walikota Sungaipenuh, H. Zulhelmi, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungaipenuh.
Rapat Paripurna dibuka ketua DPRD Kota Sungaipenuh, Fikar Azami, SH. MH. Adapun agenda rapat paripurna Penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Sungaipenuh tahun Anggaran 2018.
Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungaipenuh tahun anggaran 2018 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh eksekutif untuk disampaikan kepada dewan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Selain berbentuk laporan keuagan daerah juga berupa laporan Realisasi kinerja.
Dihadapan Dewan, Wako AJB menyampaikan, dalam peraturan pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaiakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Daerah (BPK) paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Adapun hasil pemeriksaan atas Laporan Keuagan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungaipenuh tahun anggaran 2018 oleh BPK RI Perwakilan Pronvinsi Jambi telah memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP.
Untuk diketahui pemerintah kota Sungaipenuh telah memperoleh Predikat Opini WTP sebanyak 7 (Tujuh) kali dari LKPD tahun anggaran 2009-2018, secara berturut turut dari 2014 sampai 2018.
Hal ini membuktikan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungaipenuh tahun 2018 telah didasarkan dan disesuaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan daerah No.08 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 dan peraturan Walikota Sungai Penuh No.35 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sungaipenuh tahun anggaran 2018. (hen)
