JAKARTA, AP – Pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membenahi data penerima bantuan sosial Presiden Joko Widodo untuk penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat COVID-19, yang hingga saat ini dinilai masih tumpang tindih.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pihak Kementerian Sosial dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.
Muhadjir mengakui masih ditemukan data yang tumpang tindih dalam penyaluran bansos presiden di DKI Jakarta dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.
“Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi,” terang Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Senin (4/5).
Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.
Menko PMK meminta, antara pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.
“Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ucapnya.
Data Kementerian Sosial per 4 Mei 2020 bansos presiden di wilayah DKI Jakarta telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM. (Ant)
