Aksi Post.com- Bakal Calon Bupati Batanghari M. Fadhil Arief yang notabenenya adalah Sekda Muaro Jambi aktif, dijatuhi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) atas perbuatan melakukan pelanggaran kode etik dan Netralitas ASN.
Sanksi tersebut tertuang dalam surat putusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-1346/KASN/4/2020 Perihal: Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n Muhammad Fadhil Arief tertanggal 29 April 2020.
Surat putusan KASN yang berlambang Burung Garuda yang ditanda tangani oleh Tasdik Kinanto selaku wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara itu berdasarkan hasil surat rekomendasi Ketua Bawaslu Batanghari Nomor:024/K.BAWASLU-PROV.JA.01/HK.001/II/2020 Tanggal 09 Februari 2020.
Surat yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 29 April 2020 tersebut, ditujukan kepada Bupati Muaro Jambi selaku pejabat pembina kepegawaian, prihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Muhammad Fadhil Arief NIP.197506012002121005 terbukti melanggar netralitas ASN. Dalam surat itu M Fadhil Arief melanggar Undang undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 2 Pasal 3 Dan Pasal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
Dalam putusan itu Komisi Aparatur Sipil Negara meminta kepada Bupati Muaro Jambi selaku pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin sedang terhadap M Fadhil Arief yang pelaksanaannya mengacu kepada PP53 Tahun 2020. Berikutnya memerintahkan kepada PNS sebagaimana tersebut agar melaksanakan cuti diluar tanggungan negara terhitung mulai tanggal terbitnya surat tugas dari partai politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.
Selanjutnya memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode prilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
Bila dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN tidak ditindak lanjuti oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3 Undang undang Nomor 5 Tahun 2014, maka KASN akan merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap bupati (pejabat pembina kepegawaian), dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistim merit dan ketentuan perundangan-undangan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari Indra Tritusian saat dikonfirmasi Kamis (28/5/2020) membenarkan adanya surat dari Komisi ASN. Bahkan pihaknya sudah menerima tembusan surat tersebut.
“Iya benar Bawaslu Batanghari telah menerima tembusan surat tersebut. Rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan M Fadhil Arief yang disampaikan KASN itu,berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Batanghari tanggal 09 Februari 2020 lalu,” Ujar Indra Ketua Bawaslu Batanghari.(tim)
