TANJABTIM, AP – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur tak berkutik dengan kendaraan besar yang melintasi di jalan tersebut. Kewenangan pembatasan tonase berada di Pemerintah Pusat, ditambah lagi belum ada timbangan yang menentukan kendaraan tersebut melanggar tonase atau tidak.
Kepala Dinas Perhubungan melalui Kabid Operasional, Aditya Gunadi mengatakan, hal ini berimbas dengan kerusakan jalan. Salah satu solusinya juga, perlu dibangun jembatan timbang.
“Dengan begitu, kondisi jalan tidak terlalu rusak parah, karena dapat dipantau. Jembatan timbang lah solusinya. Sebab, kalau tidak ada jembatan timbang, ya mobil-mobil truk bakalan sesuka hatinya mengangkut hasil perkebunannya,” katanya Minggu 12 Juli 2020.
Pihaknya telah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk pembangunan jembatan timbang. Dan saat ini pihaknya masih menunggu pertimbangan realisasi dari Pemerintah Pusat.
“Di Provinsi Jambi ini saja, semua jembatan timbang telah dialihkan ke Kementerian Perhubungan, makanya untuk rekomendasi sepenuh berada di Kementerian,” kata dia.
Kabid Lalulintas Dishub Tanjabtim, Slamet Nugroho menambahkan dalam melakukan penindakan terhadap angkutan muatan melebihi tonase, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjabtim saat ini belum bisa mengambil sikap. Karena saat ini Pemkab Tanjabtim belum ada indikator untuk menentukan pelanggaran.
“Hingga saat ini memang belum ada Perbup yang mengatur terkait tonase berlebih. Namun yang ada Perbup yang mengatur tentang kawasan lingkungan maupun kawasan perkotaan. Contohnya, jika ada mobil truk besar yang ingin melakukan pengisian bahan bakar ke SPBU, status muatannya harus dalam keadaan kosong,” katanya.
Sedangkan untuk truk muatan besar yang melewati jalan nasional, Dishub Kabupaten Tanjabtim tidak memiliki wewenang untuk melakukam tindakan. “Yang menindak jalan nasional itu pihak Kementerian Perhubungan, bukan kita tidak punya wewenang,” ujarnya.(Hifni)
