MUARO JAMBI, AP – Forum Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait dugaan pemotongan dan Bansos Covid-19 yang disalurkan lewat POS.
Ketua Forum Kades Muaro Jambi di hadapan anggota DPRD menyebutkan adanya indikasi pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Muaro Jambi. Nilai pemotongan kata dia Rp10 ribu per bantuan.
“Kalau pencairan melalui pemerintahan desa tidak ada pemotongan,” kata Bustomi, Rabu 15 Juli 2020.
Forum kepala desa ini di gedung DPRD ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Ahmad Haikal bersama sejumlah anggota dewan lain. Atas keluhan forum kepala desa ini, DPRD kemudian memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi Herlina dan Kepala Dinas Sosial Budi Rosa Candra.
Kepada BPKAD dan Dinsos, dewan mempertanyakan tata cara penyaluran bantuan melalui POS serta alasan adanya pemotongan itu.
“Masih dalam proses penyelidikan,” kata Ahmad Haikal.
Dewan kata dia akan menyerahkan persoalan ini kepada BPKAD dan Dinas Sosial untuk diselesaikan terkait aduan forum kepala desa ini.
“Dewan menunggu jawabannya saja,” tutupnya. (Syafi’i)
