JAKARTA, AP – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan terjadi penurunan 736 titik panas (hotspot) atau 44,47 persen pada periode 1 Januari hingga 15 Juli 2020 dibanding periode sama 2019 di seluruh Indonesia.
“Per 15 Juli, pantauan hotspot pada 2020, sejak Januari ada 919,” kata Siti dalam pertemuan press club Forum Medan Merdeka Barat (FMB) 9 yang membahas Antisipasi dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Jakarta, Jumat 17 Juli 2020.
Namun demikian, berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan periode sama 2019 yang mencapai 1.655 titik panas yang terdeteksi di seluruh Indonesia. Sehingga terjadi penurunan jumlah sebanyak 736 titik panas atau 44,47 persen.
Sedangkan total titik panas di 10 provinsi rawan karhutla, di antaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Papua, tercatat sebanyak 416 untuk periode 1 Januari hingga 15 Juli 2020. Sementara itu, di periode sama 2019 mencapai 1.069 titik panas.
Untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua (NASA) dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen, tidak terdapat titik panas terdeteksi di 10 daerah rawan karhutla tersebut sejak 11 hingga 15 Juli 2020.
“Meski Juni sudah lewat tapi tetap ‘deg-degan’ juga karena prediksinya kemarau ada yang mundur. Juli sebagian rata-rata merah terang, di Agustus hingga September lebih lagi. Berarti kerja berat sampai Oktober ke November, kita kawal terus,” ujar Siti.
Fase krisis pertama karhutla di Indonesia yang biasanya terjadi di Aceh, Sumatera Utara di awal tahun sudah teratasi, sehingga tidak menimbulkan kabut asap yang luas, apalagi hingga melintas batas seperti ke Singapura dan Malaysia.
Sebelumnya Siti mengatakan pemerintah sedang menyiapkan upaya pencegahan karhutla secara permanen. Terdapat tiga jalur utama upaya pencegahan karhutla, yakni analisis iklim dan langkah, pengendalian operasional, serta pengelolaan lanskap.
Dari upaya pencegahan kathula secara permanen yang disiapkan tersebut, menurut dia, masih ada rencana pengembangan lanjutan sistem pencegahan secara permanen untuk karhutla yang akan diselesaikan di 2020-2021.
Pertama, penyempurnaan format kerja Teknik Modifikasi Cuaca (TMC), mulai dari sistem koordinasi, analisis cuaca dan iklim, prediksi dan operasional dengan dukungan akademisi, dengan bobot utama pada BMKG, BPPT, TNI, KLHK dan BNPB.
Kedua, melakukan pengembangan sistem penyadartahuan menjadi Sistem Kesadaran Hukum Masyarakat, dengan pola Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Paralegal dengan rekrutmen tokoh desa bersama Babinkamtibmas, Babinsa, Manggala Agni dan BPBD. (Red)
