JAKARTA, AP – Sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8). Setelah dideklarasikan, KAMI langsung melayangkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Diantara nama-nama tokoh itu, ada Din Syamsudin dan mantan Panglima TNI Gatot Gatot Nurmantyo. Ada delapan poin yang menjadi tuntutan KAMI, Din Syamsudin dan Gatot membacakan poin ke 8 tuntutan KAMI yang dilaksanakan di Lapangan Tugu Proklamasi Jakarta.
“Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” kata Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.
KAMI juga mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Selain itu, KAMI menuntut pemerintah bertanggungjawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Mereka juga mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. “Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-Iawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara,” kata pakar hukum tata negara, Refly Harun yang juga tergabung dalam MAKI.
Kemudian KAMI juga menuntut penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Rocky Gerung, juga didapuk membacakan salah satu tuntutan. Ia mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wanto Sugito berpendapat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai manuver politik yang mengatasnamakan rakyat.
“Namanya saja Koalisi Aksi. Jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT Kemerdekaan RI oleh DPP PDI Perjuangan di Lapangan Banteng, yang sangat tertib dan berdisiplin,” kata Wanto .
Menurut dia, kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih mengedepankan manuver politik. Dalam konteks itu, Wanto menyatakan kader PDIP seluruh Indonesia percaya rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Rakyat punya intuisi kolektif guna membedakan mana pemimpin yang mumpuni dan bekerja keras bagi negeri.
“Rakyat bisa membedakan yang mana yang niat jadi pemimpin tapi nyatanya hanya mengejar mimpi. Kami meragukan maksud deklarator KAMI, kecuali hanya sebagai representasi mewakili barisan sakit hati,” kata Wanto, yang hari ini mendeklarasikan pasangan Muhammad-Saraswati sebagai calon kepala daerah Tangsel.
Alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, rakyat paham bagaimana sosok Rizal Ramli, Amien Rais, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh deklarator lainnya. Sangat kuat aroma bahwa alasan menyelamatkan Indonesia hanya sebagai bentuk oposan terhadap Presiden Jokowi.
“Grass roots PDI Perjuangan itu jelas. Taat azas. Bu Mega selalu bela Pak Jokowi, maka kami juga pasang badan untuk Pak Jokowi,” katanya. “Terlebih begitu kental nuansa post power syndrome dari para deklarator yang hadir. Maka gerakan KAMI tersebut sebenarnya bentuk gerakan menyelamatkan mimpi kekuasaan masing-masing. Kami tidak habis pikir atas berbagai manuver politik yang terbukti tidak laku tersebut,” kata Wanto menegaskan.
Ketika ditanya tanggapan atas pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Tangsel itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hanya berkomentar singkat.
“Biarlah Ketua DPC PDI Perjuangan yang menanggapi. Skala prioritas partai saat ini adalah menyatu dan bergotong royong dengan rakyat di dalam mengatasi dampak COVID-19, bukan menanggapi deklarasi KAMI. Karena sikap mereka ke Pak Jokowi seperti itu, tanpa diperintah, rakyat dan grass roots Partai merespons cepat manuver elit KAMI,” kata Hasto singkat. KAMI dideklarasikan hari ini dengan sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Titiek Soeharto, Gatot Nurmantyo, Said Didu, dan Rocky Gerung.(Tempo/Red)
