JAKARTA, AP – Syarat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus menyetor modal sebesar Rp5 miliar dan deposito jaminan Rp1,5 miliar untuk mendapatkan izin disebut tidak berat dan jauh dari ideal dibandingkan persyaratan di negara-negara lain.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Avyanthi Azis yang dihadirkan sebagai ahli dalam dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Gedung Mahkamah mengatakan negara-negara lain tidak hanya memberikan persyaratan finansial dan lebih ketat.
Meskipun kapasitas finansial penting juga untuk memastikan perusahaan penyalur pekerja migran memiliki kemampuan operasional yang laik dan tidak membahayakan pekerja migran yang memanfaatkan jasa penyaluran-nya.
“Banyak negara asal pekerja migran lainnya mengharuskan adanya pemeriksaan latar belakang kriminal bagi para pemilik agensi penyalur tenaga kerja swasta, terutama sebagai konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana, khususnya yang menyangkut perdagangan orang,” tutur Avyanthi Azis, Selasa 1 September 2020.
Ia mencontohkan Bangladesh secara khusus mengharuskan adanya deklarasi resmi dari pengadilan yang kompeten bahwa kandidat pemegang lisensi sehat secara mental, tidak pernah terlibat pencucian uang, terorisme internasional maupun kejahatan moral lainnya.
Selain penelisikan catatan kejahatan, sejumlah negara asal pekerja migran lain dikatakannya juga mensyaratkan penjaminan reputasi dan karakter moral yang baik, termasuk juga pendidikan formal hingga tingkat tertentu.
“Dari perspektif komparatif, dapat kita simpulkan jika persyaratan yang masih di bawah kategori dasar itu –sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54–dilemahkan, maka cita-cita perlindungan yang diharapkan selama ini akan semakin jauh dari kenyataan,” ujar Avyanthi Azis.
Adapun Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) mengajukan uji materi Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a UU PPMI. Menurut pemohon, uang sebesar Rp5 miliar bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas, termasuk P3MI, apalagi kondisi perekonomian global sedang lesu. (Red)
