• REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
Selasa, September 16, 2025
Aksipost.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
Aksipost.com
No Result
View All Result
Sulit Pantau Harga Gas, Pemda Minta Satgas Pangan Turun 

gas elpiji 3 kilo. Foto: Istimewa

Kerawanan Program LPG Bersubsidi

9 Oktober 2020
in HEADLINE, HUKUM & KRIMINAL

JAKARTA, AP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan dan permasalahan dalam program LPG bersubsidi.

“Pada rentang Januari-Juli 2019, KPK telah melakukan Kajian Sistem Tata Kelola Program LPG 3 kilogram,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Kamis (8/10).

Berita Lainnya

Wantim Ajak Kader Golkar Teladani Langkah Ketua DPRD Kota Jambi

Demo Besar Agustus di Indonesia Jadi Inspirasi Negara Nepal

Prof Shofia Amin Dilantik Sebagai Ketua ISEI Cabang Jambi, Usman Ermulan hingga Diza Wakil Wali Kota Masuk Dewan Penasehat

KPK, lanjut Ipi, menemukan beberapa permasalahan dalam program LPG bersubsidi tersebut. Permasalahan pertama terkait aspek perencanaan, yaitu tidak ada kriteria spesifik/definisi masyarakat miskin penerima subsidi, tidak jelas jenis usaha mikro apa saja yang dimaksud yang bisa menerima subsidi, dan penentuan kriteria usaha mikro diserahkan ke pangkalan. Selanjutnya, usulan dari daerah tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid.

“Misalnya, usulan yang diajukan provinsi selalu meningkat, padahal data BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Pada tahun 2018 dari 404 kabupaten/kota hanya 67 yang mengajukan usulan penerima subsidi dan diterima oleh Kementerian ESDM,” ungkap Ipi.

Permasalahan kedua, KPK menyoroti permasalahan dalam aspek pelaksanaan, yaitu lemahnya sistem pengawasan distribusi.

KPK mencontohkan kurangnya sosialisasi dari Pertamina dan agen kepada pangkalan menyebabkan banyak pangkalan tidak mengisi “logbook” dengan benar, minimnya sanksi kepada agen oleh Pertamina, dan minimnya sanksi dari agen ke pangkalan untuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) atau “logbook” tidak sesuai.

Kemudian, Ipi mengungkapkan soal lemahnya kendali dalam implementasi penetapan HET, yakni tidak ada ketentuan mengenai bagaimana pemda mengatur HET, Kementerian ESDM tidak mengevaluasi HET pemda, agen jarang melakukan pengawasan ke pangkalannya seperti Pertamina tidak selalu mengawasi agennya.

“Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota tidak mempunyai wewenang untuk menindak hanya bisa memberikan imbauan, harga di pangkalan lebih tinggi dari HET, HET tidak dievaluasi secara berkala,” kata Ipi.

Permasalahan terakhir mengenai tidak operasionalnya pengaturan zonasi distribusi LPG “Public Service Obligation” (PSO).

“Pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan memperhitungkan kebutuhan perkabupaten/kota sebagaimana usulan,” ujar Ipi.

KPK menyatakan penentuan alokasi perdaerah berdampak kesulitan di level operasional, yaitu kekurangan di suatu daerah tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang kelebihan walaupun berdekatan/berbatasan dan kelebihan di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain.

“Dampaknya, terjadi manipulasi pengisian “logbook”. Semakin banyak persentase ke pengecer maka harga semakin tidak terkendali. Ada indikasi pembelian rutin dan jumlah banyak oleh UMKM/RT untuk dijual kembali,” kata dia. (Red)

ShareTweetSend
Previous Post

Di Kerinci, Aksi Massa Dibalas Polisi dengan Tembakan Gas Air Mata

Next Post

Tolak UU Ciptaker Diimbau Polri Lewat MK

Related Posts

Wantim Ajak Kader Golkar Teladani Langkah Ketua DPRD Kota Jambi

Wantim Ajak Kader Golkar Teladani Langkah Ketua DPRD Kota Jambi

15 September 2025
Mengenal Ketua-ketua IKAL-Lemhannas di Sumatra, 2 Orang Jenderal Bintang 3 TNI-Polri, Jambi Pernah Bupati dan Anggota DPR RI

Demo Besar Agustus di Indonesia Jadi Inspirasi Negara Nepal

12 September 2025
Prof Shofia Amin Dilantik Sebagai Ketua ISEI Cabang Jambi, Usman Ermulan hingga Diza Wakil Wali Kota Masuk Dewan Penasehat

Prof Shofia Amin Dilantik Sebagai Ketua ISEI Cabang Jambi, Usman Ermulan hingga Diza Wakil Wali Kota Masuk Dewan Penasehat

11 September 2025
Dasi Biru Fadhil Arief dan Anwar Sadat Menunjukkan Pilgub Jambi Makin Dekat

Dasi Biru Fadhil Arief dan Anwar Sadat Menunjukkan Pilgub Jambi Makin Dekat

10 September 2025
Usman Ermulan. Foto: Net

Musda Golkar Jambi Adem, Usman Ermulan Apresiasi Bahlil di Tengah Reformasi Jilid II

5 September 2025
Polda Jambi Beri Sinyal Amrizal Sebagai Tersangka, Simak Ulasan Kasus Ijazah Caleg Terpilih DPRD Provinsi

Polda Sumbar Temukan Unsur Pidana Kasus Anggota DPRD Provinsi Jambi, Golkar Siapkan Langkah Tegas

5 September 2025
  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In