JAMBI, AP – Hingga pertengahan November 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi menangani sebanyak 67 kasus dugaan pelanggaran Pilkada.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Bawaslu yang diterima Senin (23/11), sebanyak 43 kasus sudah merupakan temuan Bawaslu. Rinciannya, 36 kasus merupakan pelanggaran dan 7 kasus bukan merupakan pelanggaran. Kemudian terdapat 24 kasus merupakan laporan,dari 24 kasus itu, 7 kasus merupakan pelanggaran dan 14 laporan bukan pelanggaran.
Dari 43 kasus temuan Bawaslu itu, berdasarkan rilis tersebut sebanyak 5 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 9 kasus kode etik, 1 kasus pidana dan 28 kasus lainnya adalah dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Koordiator Divisi Penanganan Pelanggaran Wein Arifin, mengatakan 67 kasus yang ditangani Bawaslu itu terdiri dari temuan dan laporan. Satu diantaranya merupakan kasus pidana dan sudah diputus oleh Pengadilan.
Kasus yang dimaksud adalah kasus yang melibatkan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri beberapa waktu lalu. Kasus yang mencuat usai Asafri mengajak warga memilih calon tertentu dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial di Kota Sungai Penuh. “Divonis dengan pidana denda 4 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” kata Wein.
Kemudian lanjutnya, dari rekap data penanganan pelanggaran beberapa kasus bukan merupakan pelanggaran dan sisanya merupakan pelanggaran. Secara terpisah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebutkan hingga kini sudah 120 aduan terkait pelanggan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Indonesia Tahun 2020 diterima pihaknya.
“Sebanyak 120 aduan ini khusus penyelenggaraan pilkada, yang di luar itu banyak juga,” ujar Anggota DKPP RI Didik Supriyanto.
Didik merincikan pengaduan itu, pertama aduan pelanggan kode etik tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 19 aduan.
Selanjutnya yang kedua, kata Didik Supriyanto, terkait pembentukan pengawasan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 22 aduan. Ketiga pemutakhiran dan penyusunan data pemilih sebanyak satu aduan.
Keempat, ujarnya lagi, tahapan pendaftaran pasangan calon sebanyak 11 aduan, kelima pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon sebanyak 34 aduan, keenam verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon sebanyak 12 aduan.
Ketujuh, ujarnya pula, penetapan pasangan calon sebanyak 18 aduan, dan kedelapan atau yang terakhir itu terkait pelaksanaan kampanye sebanyak lima aduan. “Semuanya pasti kita tindaklanjuti,” ujarnya lagi.(Red)
