MUARO JAMBI, AP – Pelantikan Eselon II Jabatan Tinggi Pratama hasil seleksi lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi yang sudah dilaksnakan beberapa waktu lalu, tinggal menunggu pelantikan saja.
Bupati Muaro Jambi Masnah Busro mengatakan, pelantikan hasil lelang jabatan tinggi pratama eselon II belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu rekomendasi dari KASN.
“Belum, masih menunggu Rekomendasi dari KASN, nanti kalau sudah dapat info dari BKD akan kita segerakan pelantikannya,” ujar Masnah, Rabu (6/1).
Kabid Mutasi dan Pengembangan BKD Muaro Jambi Dodi Dorista MS mengatakan secara keseluruhan proses lelang Jabatan Tinggi Pratama telah usai, tiga besar sudah diumumkan beberapa waktu lalu.
“Secara keseluruhan proses lelang jabatan telah usai dan tinggal pelantikan saja,” katanya.
Dikatakannya tertundanya pelantikan ini karena pihak BKD menunggu rekomendasi KASN.
“Masih ada rekomendasi dari KASN yang kita tunggu, nanti Kalau sudah ada, akan kita sampaikan ke bupati untuk menentukan jadwal pelantikan,” sebutnya.
Katanya, informasi yang diterimanya, paling lambat rekomendasi tersebut akan diterima awal minggu depan. Setelah mendapat rekomendasi tersebut akan disampaikan ke bupati untuk menentukan jadwal agar segera dilaksanakan.
“Pelantikan kewenangan penuh dari Bupati, kita hanya menyampaikan saja. Kalau rekomendasi sudah sampai ke BKD maka pertengahan Januari ini Bupati sudah bisa melaksanakan pelantikan. Namun untuk waktu pasti tergantung dengan ibu bupati,” katanya.
Dodi juga menyampaikan, untuk bulan Januari ini, informasi yang diterimanya tidak ada pelantikan Eselon III dan IV yang ada hanya pelantikan Eselon II.
“Untuk eselon III dan IV belum, nanti kadis yang dilantik ini akan bekerja terlebih dahulu. Selanjutnya tergantung pada kadis itu, apakah para kabid lama yang dipimpinnya itu sejalan atau mau mengusulkan pergantian, itu sah sah saja. namanya juga usulan, persetujuannya tergantung dengan ibu bupati,” katanya.
Untuk diketahui ada delapan OPD yang dilelang beberapa waktu lalu, yakni Dinas Kesehatan, Sekretaris Dewan, Pol PP, Disperkim, Bappeda, DPMPTSP, BPKAD dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (ndi)
