JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level IV yang dimulai pada hari ini Senin 23 Agustus hingga 29 Agustus mendatang.
Tokoh Masyarakat Jambi Drs H Usman Ermulan MM menilai kebijakan tersebut sangat tepat untuk menekan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota Jambi.
Kata mantan Anggota DPR RI tiga periode ini, selama diberlakukan penyekatan pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan dampak ekonomi masyarakat secara luas.
Selama diberlakukan penyekatan ada sejumlah kebijakan, diantaranya toko dan warung yang dianggap ditutup sementara waktu.
Usman menyarankan agar Pemerintah Kota Jambi juga mensubsidi kebutuhan masyarakat disektor lain, seperti biaya tanggunggan lain seperti cicilan pembiayaan.
“Setuju PPKM dilakukan untuk mencegah meluasnya Covid-19, dijaga ketat untuk keluar masuk kota dan toko toko harus ditutup. Tapi bagaimana dengan mereka akhir bulan harus bayar bunga bank dari kreditnya, apakah Pemda Kota ada subsidi untuk itu,” kata Usman.
Menurut bekas Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu, pemerintah tidak hanya cukup mensubsidi sembako. Itupun hanya diterima sebagian masyarakat Kota Jambi.
Tetapi bagaimana selama penyekatan ada kelonggaran pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat.
“Betul ada bantuan sembako dari Pemda Provinsi, itu hanya untuk sebagian masyarakat, bagi pegawai-pegawai Ruko-ruko, mereka sorenya pulang harus bawa uang untuk beli beras,” kata Usman.
Kemudian dari itu, pria yang berpenampilan bersahaja dan akrab disapa bang Usman ini juga berharap pemerintah juga mewanti terjadinya spekulasi harga barang ditingkat masyarakat.
Karna kata dia tidak menutup kemungkinan kebijakan pemerintah selama penyekatan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memainkan harga barang, baik di daerah maupun di Kota Jambi sendiri.
“Akibat Intruksi tutup itu (warung dan toko) jadi issue yang bisa dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan untuk menaikkan harga barang, baik di kota apalagi di daerah,” sebutnya
Begitupun dia mengatakan, akibat Instruksi Walikota ini tidak menutup kemungkinan menjadi issue yang bisa memporak-porandakan ekonomi suatu daerah, bukan saja di dalam kota, tapi bisa se- Provinsi Jambi.
“Pertanyaannya apakah Pemda mampu menekan para spekulan spekulan yang memanfaatkan isu Instruksi Penutupan tersebut?” tanyanya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah warga di Kota Jambi ikut mengeluh dengan kebijakan Pemerintah, diantaranya bantuan sembako tidak semuanya dapat menerima.
“Bagaimana kami yang tidak menerima bantuan sembako sama sekali, sedangkan semua aktivitas ekonomi dihentikan selama penyekatan PPKM level 4 diberlakukan,” tukas Harto, salah satu warga Kota Jambi.
Menurutnya, semenjak pandemi Covid-19 menerjang sangat berdampak sekali terhadap kehidupan ekonomi, apalagi saat ini diberlakukan pengetatan oleh pemerintah selama sepekan kedepan.
“Sedangkan sebagian masyarakat mempunyai tanggungan biaya lain, seperti kredit baik diperbank-an maupun lembaga pembiayaan yang harus dibayar setiap akhir bulan,” keluhnya. (KD)
