JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jambi menilai APBD tahun 2022 kurang untuk pembangunan Jambi.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan APBD senilai Rp 2,79 Triliun tidak mencukupi untuk pembangunan dan penyelesaian masalah yang ada di Jambi.
“APBD kita kan Rp 2.795.846.912.700. Tidak cukup untuk pembangunan Jambi. Tentu untuk pembangunan di Bungo, dan Tanjung Jabung Timur, kita cari solusinya bersama,” katanya, Sabtu (8/1).
Ia pun mengatakan pendapatan daerah Jambi tidaklah besar. Sedangkan masalah kesehatan, pendidikan, pembangunan fisik, dan lainnya harus segera diselesaikan.
“Ada juga masalah pendidikan, kesehatan, pembangunan, yang harus kita selesaikan bersama-sama. Pekerjaan kita banyak,” tuturnya.
Edi berharap Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Jambi dapat berkolaborasi mencari solusi untuk menutupi kekurangan itu. Sehingga “Jambi Mantap” tidak hanya sebatas slogan.
“Bisa saja kita ketemu komisi 5 DPR RI. Bisa berbicara tentang programnya Jambi yang terkesan belum optimal,” katanya.
Pemerintah, kata Edi, memerlukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah kita tidak besar. Harus ada inovasi daerah. Kita sudah membuat perda jasa dan usaha. Harapan kita pemerintah lebih kreatif,” pungkasnya.
